.webp)
Guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Manneke Budiman menilai ada agenda politik 2024 di balik perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Dia melihat ada upaya dari kalangan eksternal untuk mempengaruhi kalangan internal UI demi bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan politik.
"Buat apa PP ini diubah? Urgensinya apa? Penjelasannya bagi saya yang logis cuma satu, yang masuk akal, terkait agenda politik 2024, di mana ada internal UI yang punya agenda untuk masuk ke lingkaran kekuasaan negara dan kepentingan itu berkonvergensi dengan agenda politik eksternal orang luar yang hendak memanfaatkan atau menunggangi untuk mencapai tujuan politik mereka," kata Manneke saat diskusi virtual, Sabtu (24/7/2021).
Manneke menuturkan Statuta UI yang baru direvisi itu sama sekali tidak untuk kemajuan UI. Tujuan utamanya, kata Manneke, untuk merancang jejaring dan memanfaatkan infrastruktur hingga sumber daya Universitas yang dilakukan para politikus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ambisi utamanya bukan pengembangan ilmu kecerdasan bangsa, tetapi meraih kekuasaan. Universitas dijadikan tempat bagi para politikus untuk mengagendakan strategi mereka merancang manuver membuat tujuan-tujuan dan mengembangkan jejaring mereka dengan memanfaatkan infrastruktur fasilitas sumber daya reputasi Universitas Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut Manneke menyampaikan para politikus itu tidak peduli terhadap reputasi Universitas yang bisa saja hancur. Bahkan mereka juga tidak peduli citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) rusak karena mengesahkan PP 75/2021 tentang Statuta UI demi mencapai kepentingan dan kekuasaan.
"Karena fokus mereka cuma pada kepentingan sendiri, untuk kekuasaan pada 2024 dan sesudahnya," imbuhnya.
Selanjutnya, garis besar isu Statuta UI bermula dari poster Jokowi yang viral:
Lihat Video: Guru Besar UI Ungkap Statuta Baru Bolehkan Anggota Parpol Jadi MWA
