.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pemerintah kewalahan menangani kasus Corona (COVID-19) sejak masuknya varian Delta. Namun kondisi itu, menurut Mahfud, membuat masyarakat berfokus pada protokol kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud Md dalam konferensi pers terkait perkembangan situasi politik dan keamanan terkini di masa pandemi, yang disiarkan langsung melalui YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7/2021).
Mahfud menyebut, sejak varian Delta merebak, masyarakat kini lebih mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kelompok masyarakat yang semula tidak mau divaksinasi kini sudah mau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin, sampai sekarang kita kewalahan itu varian Delta ini merebak. Orang yang dulunya nggak mau antigen mau antigen, yang dulunya nggak mau vaksin (sekarang) rebutan vaksin sampai antre di mana-mana sampai ditolak, kenapa? Tenaga kesehatan tak cukup, vaksinator ndak cukup," ujar Mahfud.
Saking banyaknya orang yang mau divaksinasi, pemerintah akhirnya membuat kebijakan vaksin berbayar. Tapi kebijakan itu kini dicabut.
"Sudah itu, muncul usul, 'Kalau gitu, saya mau bayar sendiri dengan vaksin berbayar', kemudian timbul penolakan dari masyarakat, katanya melanggar prinsip keadilan. Nanti ada kelas sosial yang mampu bayar dan ndak mampu bayar. Pemerintah langsung memutuskan tidak ada vaksin berbayar," katanya.
Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan pemerintah terus memperhatikan dan berupaya menangani persoalan akibat COVID-19. Dia mengatakan ada dua keresahan yang timbul di masyarakat.
"Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan COVID-19 yang trennya terus tidak menentu," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan pemerintah terus menyerap aspirasi dari masyarakat terkait keresahan tersebut. Aspirasi tersebut lalu diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dalam mengatur penanganan pandemi COVID-19.
Tonton Video: Mahfud Md: Pemerintah Akan Tindak Aksi Demo yang Tak Sesuai Prokes
