Diusulkan Masuk SKS, 62.500 Mahasiswa Kedokteran Diminta Bantu Nakes

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 24 Jul 2021 09:55 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Letkol Laut (K) Muhammad Arifin mengatakan tidak akan mengurangi jumlah tenaga kesehatan selama masa Lebaran 2021, hal tersebut untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 dari masyarakat yang tetap melakukan mudik meski adanya larangan pemerintah sama seperti periode tahun lalu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mendorong pemerintah menerjunkan 62.500 mahasiswa kedokteran dari 90 fakultas kedokteran di semua perguruan tinggi di Indonesia untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) selama pandemi COVID-19.

Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini mengusulkan agar pengabdian mereka diberi kompensasi akademis, misalnya disetarakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS).

Hal ini untuk merespons hasil survei Kelompok Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bernama MEDICO-19 pertengahan Juli 2021, yang menyatakan satu dari dua mahasiswa ilmu kedokteran menyatakan bersedia menjadi relawan pandemi COVID-19. Ketua Operasional MEDICO-19 Gilbert Lazarus memperkirakan ada sekitar 62.500 mahasiswa kedokteran di Indonesia dari lebih dari 90 fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi.

"Karena survei itu menyatakan hanya sebagian dari total 62.500 mahasiswa kedokteran yang bersedia jadi relawan, maka Kemendikbudristek harus membuat stimulus agar semua mahasiswa bersedia menjadi relawan. Misalnya dengan memberikan kompensasi, pengabdian mereka disetarakan dengan jumlah SKS. Soal berapa SKS yang layak, itu urusan Kemendikbudristek yang merumuskannya," ujar Basarah dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).

Basarah juga menyoroti survei MEDICO-19 lainnya yang menyasar 4.780 total responden dengan metode penelitian teknik sampling itu. Adapun hasil survei tersebut menunjukkan hanya 10 persen mahasiswa yang menolak menjadi relawan, sementara 40 persen sisanya menyatakan sikap netral.

"Sikap netral para responden itu memberikan optimisme kepada kita jika dibuatkan kompensasi akademis, atau stimulus lain entah apa bentuknya yang bisa dibahas bersama, saya yakin 100 persen mahasiswa mau terlibat. Mereka juga terikat oleh Tridarma Perguruan Tinggi, yang salah satu darmanya adalah pengabdian masyarakat," kata Basarah.

Menanggapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan hanya ada sekitar 3.000 mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang bisa dilibatkan menangani pasien COVID-19. Sebab mereka sudah menjadi dokter namun belum menjalani Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Basarah tak mempermasalahkan hal tersebut sebab masih tersisa 59.500 mahasiswa yang bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Jumlah 3.000 mahasiswa yang sudah direkomendasi IDI itu bisa menjalani praktek kedokteran tentu setelah menjalani semua persyaratan, sedangkan 59.500 mahasiswa lainnya bisa diperbantukan menangani banyak hal, misalnya mencatat referensi kamar rumah sakit, mendata donor darah, bantuan oksigen, tenaga telemedicine, health care, vaksinator, dan lain-lain,'' jelas dosen pasca sarjana Universitas Islam Malang tersebut.

Di sisi lain, Basarah memberikan apresiasi terhadap Ditjen Dikti Kemendikbudristek yang sejak awal pandemi telah melibatkan sekitar 15.000 mahasiswa kedokteran dan mahasiswa kesehatan masyarakat untuk aktif membantu tenaga medis. Ia menilai selama ini mereka hanya ditugaskan sebagai contact tracing COVID-19 untuk membantu fasilitas layanan kesehatan di wilayah yang sesuai dengan prosedur Kemenkes.

"Namun, jumlah 15.000 mahasiswa itu kami rasa masih kurang mengingat jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 terus meningkat, banyak rumah sakit kewalahan, sementara para tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar wabah ini," pungkasnya.

(prf/ega)