Peradi Dukung Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Prokes di Jakarta

Andi Saputra - detikNews
Sabtu, 24 Jul 2021 04:04 WIB
Petugas Gabungan pengawasan PSBB menggelar razia di Pasar kebayoran lama. Mereka yang tak menggunakan masker langsung dirusuh menyapu jalanan.
Foto: Tidak Bermasker di Pasar Kebayoran Lama, Pria Ini Disuruh Nyapu
Jakarta -

Sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini jumlah korban pandemi di DKI Jakarta berada pada urutan tertinggi nasional. Bahkan beberapa waktu lalu angka kematian Indonesia tertinggi di dunia.

Hal ini menjadi perhatian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk mendorong penerapan sanksi pidana (selain sanksi administratif) dalam rancangan perubahan Perda DKI Jakarta tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Dewan Penasihat PBH Peradi, Rivai Kusumanegara memandang penerapan sanksi administratif akan efektif bagi masyarakat yang tidak sengaja melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan bagi masyarakat yang memang tidak membawa masker atau bahkan tidak mau menggunakan masker sekalipun telah ditegur petugas, menurutnya cara yang terbaik adalah menegakkan sanksi pidana sesuai asas hukum ultimum remedium.

"Dalam penerapan sanksi administratif, jika masyarakat tidak mau membayar denda maka akan sulit ditindaklanjuti. Dengan penerapan sanksi pidana, jika tidak membayar denda dapat diganti kurungan. Dengan konsekuensi tersebut diharapkan masyarakat semakin tertib dan menghargai masyarakat lain yang sudah taat prokes," kata Rivai kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021).

Rivai juga berpendapat penegakan sanksi pidana dapat menghindari tersulutnya emosi petugas di lapangan seperti peristiwa di Gowa, Sulawesi Selatan. Mengingat penegakan sanksi pidana dilakukan bersama oleh Satpol PP atau Polri, Hakim dan Jaksa selaku eksekutor.

"Sehingga antar penegak hukum saling mengingatkan untuk menjalankan penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis," ujar Rivai.

Dalam penegakan sanksi pidana, Rivai menjelaskan terdapatnya proses dialog antara pelanggar dengan hakim sehingga penjatuhan sanksi akan disesuaikan dengan perbuatan, dampak yang ditimbulkan dan rasa keadilan masyarakat. Di banyak daerah penerapan sanksi pidana telah dilakukan dengan persidangan yustisi maupun teleconference dan prosesnya seperti sidang tilang selama ini.

"Kami berharap penegakan hukum yang baik dan humanis akan membantu penanggulangan pandemi di tanah air, sesuai kata bijak universal bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi hukum yang tertinggi," tutup Rivai.

(asp/eva)