Cak Imin Ingin Penyempurnaan Paket UU Politik, Mau Revisi?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 19:13 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai Israel mengabaikan eksistensi Palestina dan melancarkan langkah menggusur warga Palestina dari tanah mereka
Cak Imin (Dok. PKB)
Jakarta -

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai perlu ada penyempurnaan sistem demokrasi di Tanah Air usai 25 tahun reformasi. Cak Imin menyebut salah satu agenda PKB di usia 23 tahun adalah perlu adanya penyempurnaan paket UU politik.

"Ketika usia 25 tahun yang harus kita lakukan apa? Evaluasi. Evaluasi sistem demokrasi kita, kita tambal yang keropos, kita ubah yang mengalami kepalsuan dan kebuntuan kita ubah menjadi perbaikan dan penyempurnaan sistem demokrasi kita," kata Cak Imin saat peringatan hari lahir PKB yang disiarkan di akun YouTube DPP PKB, Jumat (23/7/2021).

Wacana perubahan paket UU politik memang sempat mengemuka, tapi kemudian dibatalkan oleh partai koalisi pemerintah. Paket UU politik selama ini adalah menyangkut pemilu, pilpres, hingga pilkada.

"Oleh karena itu, sebetulnya PKB termasuk salah satu yang menyesal perubahan sistem politik, melalui paket UU politik ini tidak dilakukan. Tetapi itu menjadi keputusan politik yang harus kita ikuti karena ini sudah menjadi keputusan koalisi. Tetapi kita perlu mencatat salah satu agenda penyempurnaan sistem politik nasional kita adalah melalui penyempurnaan paket sistem UU politik ini," ujarnya.

Penyempurnaan paket UU politik, menurut Cak Imin, mutlak untuk menguatkan legislatif tingkat pusat maupun daerah. Agenda penyempurnaan paket UU politik ini, menurut Cak Imin, mendesak untuk demokrasi yang lebih baik.

"Penguatan legislatif pusat, penguatan legislatif daerah, menjadi mutlak adanya, sebagai bagian dari mensinergikan program nasional hingga efektif di tingkat daerah. Ini salah agenda mendesak demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang bermanfaat, demokrasi yang memberi hasil nyata yang bermanfaat bagi masyarakat," ucap Cak Imin.

"Bukan demokrasi untuk euforia, bukan demokrasi untuk kepentingan pemuasan sistem belaka. Tetapi demokrasi yang produktif dan percepatan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan," imbuhnya.

(rfs/imk)