HNW Kritisi Rencana Pembuatan Kartu Elektronik untuk Salurkan Bansos

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 15:58 WIB
HNW
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi usulan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait pembuatan kartu elektronik untuk penyaluran bansos PPKM Darurat kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru.

Dia menilai hal itu bukan solusi efektif untuk penyaluran bansos. Sebab, Selain prosedur kesepakatan dan pembuatannya tidak bisa cepat, sosialisasi pemakaian kartu elektronik juga akan memakan waktu.

Pembuatan kartu digital, dikhawatirkannya membuat realisasi penyaluran bansos makin tertunda. Padahal, bansos 5,9 juta KPM baru harus sudah disalurkan sejak Juli dan berlangsung hingga Desember 2021.

Pria yang akrab disapa HNW ini mempertanyakan dasar penetapan bansos untuk 5,9 juta KPM baru oleh Mensos, serta sumber anggaran dan calon penerimanya. Ia mengulas, bansos Dana Desa yang ditujukan untuk 8 juta KPM sebesar Rp 300.000 per bulan, hingga Juli 2021 baru dapat mencapai 5,02 juta KPM.

Menurut HNW, penetapan bansos secara mendadak dan tidak terpadu antar kementerian/ lembaga berpotensi membingungkan pemerintah daerah.

"Dengan demikian, mudah dilihat bahwa pemerintah pusat tidak siap dengan langkah-langkah operasional yang terpadu antar K/L. Seharusnya langkah operasional sudah disiapkan untuk dilaksanakan sebelum dibuatnya keputusan baru," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

"Jangan sampai karena tidak adanya sinkronisasi, satu warga yang sama bisa menerima seluruh bansos, namun ada warga lain yang berhak justru tidak mendapatkan sama sekali. Atau di daerah terjadi keterlambatan penyaluran bansos, akibat berbagai pihak berkewenangan justru saling menunggu validitas data warga yang berhak menerima Bansos," imbuhnya.

Di sisi lain, HNW setuju dengan langkah Mensos untuk mempercepat penyaluran seluruh bansos, untuk meredam dampak PPKM Darurat. Dia mengusulkan agar pencairan bansos lebih lancar maka pola penyaluran seperti melalui PT Pos Indonesia bisa terus dilakukan, mengingat banyak KPM yang tidak memiliki akses ke perbankan dan sudah familiar dengan Kantor Pos.

Para penerima Bansos, kata dia, cukup menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga, lalu dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh PT Pos. Sistem tersebut menurutnya bisa diselenggarakan dengan pola jemput bola, sehingga bisa mengurangi faktor kerumunan yang menjadi sebab penyebaran COVID-19.

Selain memudahkan penerima manfaat, Hidayat beranggapan penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia juga dapat meningkatkan kinerja PT Pos sebagai BUMN yang tengah bangkit menghadapi persaingan dalam industri pengiriman logistik.

"Berbeda dengan bansos reguler seperti PKH dan BPNT yang penerimanya sudah ikut bertahun-tahun sehingga lebih paham sistem dan bisa diarahkan ke perbankan. Penerima bansos tunai kebanyakan merupakan KPM baru yang harus dipermudah pencairannya agar dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran bansos," jelas Hidayat.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini khawatir, jika Mensos membuat usulan baru yang tidak solutif akan mempengaruhi keberhasilan PPKM Darurat yang kini diperpanjang menjadi PPKM berdasarkan level. Ia menekankan, langkah yang tidak tepat bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan bantuan dan ketidaktepatan sasaran penerima bansos.

Ia menyoroti pelaksanaan perpanjangan bansos tunai Mei-Juni yang hingga akhir Juli pencairannya masih belum diterima seluruh KPM. Hidayat mengingatkan keterlambatan pencairan Bansos berdampak pada tidak turunnya mobilitas warga, sehingga kasus baru harian selama PPKM Darurat belum berkurang signifikan.

"Jangan sampai hingga PPKM level berakhir bansos yang dijanjikan tidak kunjung cair, sebagaimana yang terjadi pada saat PPKM Darurat. Mensos harus fokus pada integrasi dan validasi data serta cakupan program Bansos, sehingga Pemda lebih mudah melakukan pendataan. Para penerima mendapatkan haknya sesuai ketentuan, dan warga bisa tenang memenuhi imbauan Pemerintah untuk tetap di rumah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 varian delta, yang korbannya makin banyak saja," cecar Hidayat.

Simak juga video 'Buka-bukaan Jokowi soal Dana Bantuan untuk COVID dan Realisasinya':

[Gambas:Video 20detik]



(akd/ega)