Dewas: Tidak Ada Penyembunyian Informasi TWK oleh Pimpinan KPK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 14:05 WIB
Gedung baru KPK
Foto Gedung KPK: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan tidak ada penyembunyian informasi soal konsekuensi tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh pimpinan KPK. Hal itu dikarenakan ketentuan soal TWK tidak diatur dalam Perkom.

"Sehingga tidak benar adanya indikasi penyembunyian informasi mengenai konsekuensi TWK yang dilakukan oleh Pimpinan KPK karena ketentuan mengenai konsekuensi TWK memang tidak diatur dalam Perkom," kata anggota Dewas Harjono dalam konferensi pers di Kantor Dewas KPK, Jumat (23/7/2022).

Adapun pertimbangan Dewas soal dugaan penyembunyian informasi TWK oleh pimpinan itu yakni pada sosialisasi peralihan status pegawai menjadi ASN pada 17 Februari 2021 yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam sosialisasi itu tidak membahas soal konsekuensi adanya tidak memenuhi syarat harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan.

"Tentang sosialisasi pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN pada tanggal 17 Februari 2021 yang disampaikan oleh Firli, Nurul Ghufron dan Kepala Biro SDM yang dalam kegiatan tersebut tidak pernah sekalipun disampaikan adanya konsekuensi tidak memenuhi syarat, bahkan lebih jauh tidak ada penjelasan bahwa mereka yang tidak memenuhi syarat diharuskan menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan," katanya.

Selanjutnya, Harjono mengatakan Perkom Nomor 1 tahun 2021 itu telah dikirimkan kepada seluruh pegawai KPK melalui email pada 10 Februari 2021 dan disosialisasikan pada 17 Februari secara daring.

Harjono menjelaskan bahwa dalam Perkom tersebut memang tidak mengatur soal konsekuensi dalam pelaksanaan TWK. Syarat itu melainkan tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkom Nomor 01 Tahun 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

"Dalam Perkom tidak mengatur mengenai konsekuensi dari pelaksanaan TWK namun pegawai KPK untuk dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkom Nomor 01 Tahun 2021 yang menyatakan setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah melalui alat ukur tes wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan BKN," ujarnya.

"Syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perkom Nomor 01 Tahun 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN," sambungnya.

Lihat juga video 'Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai yang Tak Lulus TWK Jadi ASN':

[Gambas:Video 20detik]