Kronologi Direktur KPK Lalai Tak Laporkan Kasus Pencurian Emas

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 13:08 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Dewas KPK memberi sanksi ringan kepada Plt Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto karena tidak melaporkan kepada atasan atas tindakan mantan pegawai KPK I Gede Arya Suryanthara (IGAS) yang mencuri barang bukti korupsi berupa emas seberat 1,9 kg. Berikut kronologi peristiwa itu.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengungkapkan kasus ini berawal pada 15 Desember. Saat itu Mungki melaporkan emas yang merupakan barang bukti perkara korupsi hilang kepada Direktur Pengawasan Internal (PI) Subroto. Kemudian Subroto menyarankan agar Mungki menyelesaikan masalah ini sebelum BPK melakukan audit.

Mungki saat itu tidak melapor ke atasan tentang hilangnya emas itu. Kemudian, pada 14 Januari, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ditelepon Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bertanya tentang kabar hilangnya emas hingga akhirnya Karyoto bertanya ke Mungki. Di situ barulah Mungki melaporkan ada emas hilang.

"Bahwa pada tanggal 14 Januari Terperiksa ditelepon oleh Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi yang menanyakan tentang barang bukti berupa emas yang hilang. Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi menelepon Terperiksa karena sebelumnya ditelepon oleh Saudara Tumpak H Panggabean selaku Ketua Dewas KPK yang pada pokoknya menyampaikan, 'Kar, coba kau cek itu ada barang bukti emas yang hilang', saksi menjawab, 'Mohon izin, Bapak, akan kami cek dahulu. Kami belum tahu karena kami belum menerima laporan'," ungkap Albertina saat konferensi pers, Jumat (23/7/2021).

"Bahwa Terperiksa tidak pernah melaksanakan ketentuan Pasal 2013 ayat 2 SOP Bidang Penindakan dengan meneruskan laporan status barang bukti setiap bulan kepada Kedeputian Bidang Penindakan yang dilaksanakan Terperiksa setiap tiga bulan untuk kepentingan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dalam rangka penilaian kinerja pegawai," imbuhnya.

Mungki dinyatakan Dewas KPK mengetahui perbuatan I Gede Ary Suryanthara (IGAS) mengambil emas terkait perkara Yaya Purnomo. IGAS sudah lebih dulu disidang etik oleh Dewas KPK dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi.

Menurut Dewas, Mungki telah menerima laporan barang bukti logam mulia perkara Yaya Purnomo itu sejak 29 Juni 2020 dari Kasatgas pengelola barang bukti I, Oki Setiadi. Namun Mungki tidak melaporkan, hanya memerintahkan Oki mencari emas yang hilang itu.

Pada 24 September 2020, barulah Mungki menerima laporan dari Oki bahwa IGAS mengambil emas itu. Emas kemudian digadaikan oleh IGAS.

"Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2020 Terperiksa mendapat laporan dari Saudara Oki Setiadi tentang telah ditemukan foto atas rekaman video CCTV yang mengambil barang bukti emas dalam perkara Yaya Purnomo yang hilang tersebut adalah Saudara I Gede Ary Suryanthara pada tanggal 8, 9, dan 13 Januari 2020, dan setelah dipanggil oleh Terperiksa pada tanggal 5 Oktober 2020, Saudara IGAS mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa emas tersebut digadaikan di kantor cabang Pegadaian Meruya dan kantor cabang Pegadaian Tanjung Duren, serta berkomitmen akan mengembalikan barang bukti yang digadaikan tersebut," ungkap Albertina.

Alasan Mungki Tak Lapor Atasan

Lebih lanjut Albertina mengungkap alasan Mungki tidak melaporkan emas hilang itu. Albertina menyebut Mungki syok karena barang bukti emas itu hilang.

"Menimbang, bahwa Terperiksa di persidangan menyatakan tidak melaporkan kepada atasan langsung karena Terperiksa agak syok atas peristiwa tersebut karena baru pertama kali terjadi di Direktorat Labuksi dan Terperiksa hanya berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan barang bukti tersebut agar bisa kembali karena dari segi waktu BPK akan masuk untuk melakukan audit yang biasanya salah satu fokus BPK adalah pengelolaan atas barang bukti dan rampasan," kata Albertina.

Sebagai ketua majelis, Albertina mengatakan majelis tidak menerima alasan Mungki tersebut. Hal itu menunjukkan kelalaian Mungki yang telah diatur dalam SOP.

"Menimbang bahwa alasan terperiksa tidak melaporkan karena syok dan hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan barang bukti tersebut. Menurut majelis adalah tidak beralasan karena bukan merupakan alasan untuk terperiksa melalaikan kewajibannya sesuai yang diatur dalam SOP," ucap Albertina.

Dengan itu, Mungki dinyatakan telah lalai dalam kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf e dan Pasal 7 ayat 1 huruf a Perdewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis II masa berlaku hukuman selama 6 bulan.

(zap/zap)