Round-Up

Duduk Perkara Selebgram Ngamuk di Bandara Soetta

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 06:06 WIB


Penjelasan KKP Bandara Soekarno-Hatta


Kepala KKP Bandara Soekarno-Hatta Darmawali Handoko menjelaskan perihal syarat perjalanan menggunakan pesawat merujuk pada Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Yang jelas kita mengikuti SE Nomor 53," ujar Darmawali saat dihubungi detikcom, Kamis (22/7/2021).

Untuk diketahui, pada masa PPKM ini hanya orang yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) dari instansi tempatnya bekerja. Selain itu, orang dengan keadaan darurat dan mendesak boleh melakukan perjalanan dengan syarat tertentu, salah satunya harus mendapatkan surat keterangan dari RT/RW atau aparatur setempat.

"Kalau yang esensial dan kritikal itu harus bawa STRP atau dikeluarkan Pemda setempat atau surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi. Kalau yang mendesak itu harus ada surat ket perjalanan, surat rujukan RS atau pengantar dari perangkat aerah setempat," sambungnya.

Darmawali lantas mempertanyakan tujuan Gebby Vesta melakukan perjalanan.

"Di sini kan, instansinya dia apa sih? Misalnya kan yang boleh berangkat itu adalah orang dengan esensial dan kritikal atau yang berhubungan dengan darurat/mendesak," katanya.


Penebalan Aturan di Masa PPKM Level 4

Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan SE No. 15 yang mengatur perjalanan saat Idul Adha 1442 H tidak menghilangkan SE No.14. Satgas mengingatkan adanya penebalan aturan perjalanan selama PPKM level 3-4.

"Demi mencegah potensi lonjakan kasus di periode libur panjang Idul Adha, maka Satgas sejak 18 hingga 25 Juli memberlakukan tambahan peraturan perjalanan, yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 15 Tahun 2021, yang tidak menghilangkan pemberlakuan SE Satgas Nomor 14 terkait pelaku perjalanan sebelumnya, sehingga bersifat kebijakan penebalan," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers, Kamis (22/7/2021). Wiku menjawab pertanyaan perihal polemik Gebby Vesta yang diminta suket RT-RW.

Wiku memaparkan bahwasanya perjalanan ke luar daerah tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Bagi mereka yang diperbolehkan melakukan perjalanan keluar daerah wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja (STRP).

"Selama masa penebalan, kebijakan perjalanan orang keluar daerah untuk sementara dibatasi hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal, serta perorangan untuk keperluan mendesak," terang Wiku.

"Pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan STRP, yang dapat diakses pekerja dari pimpinannya di instansi pekerjaan atau untuk masyarakat dari pemda setempat," imbuhnya.

Apa saja syarat perjalanan orang di masa PPKM? Simak di halaman selanjutnya