.webp)
Pemerintah akan melakukan relaksasi PPKM pekan depan bila tren kasus terus menurun. Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban mengingatkan agar rencana relaksasi ini diperhitungkan matang-matang.
"Relaksasi PPKM darurat harus dihitung betul. Jangan terlalu dini," kata Prof Zubairi Djoerban dalam cuitannya di Twitter, Kamis (22/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai rencana relaksasi PPKM ini berisiko. Dia menggambarkan upaya penanganan Corona lewat PPKM bisa sia-sia seperti tokoh Sisifus dalam mitologi Yunani. Menurutnya, Indonesia bisa kembali terjatuh dalam krisis Corona.
"Jika salah langkah, kita berisiko menjadi Sisyphus, yang mengulangi tugasnya sia-sia: mendorong batu ke puncak, hanya untuk menggelinding ke bawah kembali. Dorong lagi. Jatuh lagi. Begitu terus. Jangan sampai," lanjutnya.
 Ketua Wantim IDI Prof Zubairi Djoerban Foto: Screenshoot 20detik |
Rencana Relaksasi PPKM
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar jumpa pers terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat COVID-19. PPKM darurat yang kini berubah menjadi PPKM level 3-4 akan dilonggarkan jika hingga 26 Juli ada penurunan kasus.
Bagaimana penjelasan Jokowi? Silakan klik halaman selanjutnya.
Simak juga 'Penanganan Corona RI: PSBB, PPKM, PPKM Darurat, PPKM Level 3-4':
Presiden Jokowi mengatakan penerapan PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah mengambil keputusan tersebut meski sangat berat.
"Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19," kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan langsung secara langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam.
"Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya," sambungnya.
Jokowi menyatakan pemerintah bersyukur. Setelah dilaksanakan PPKM darurat hingga 20 Juli 2021, terlihat dari data bahwa penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan.
Jokowi menyebut pemerintah selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan. Pemerintah, menurutnya, juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM.
"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," ujarnya.
