.webp)
Pemerintah menekankan penanganan pandemi COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah menyesalkan ada pelanggaran protokol kesehatan dalam perayaan hari Idul Adha.
"Keterpaduan kita menjalankan PPKM darurat ini sangat penting. Tak bisa salah satu ketat dan yang lain kendor," kata juru bicara Koordinator PPKM Darurat Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, dalam siaran di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Rabu (21/7/2021).
"Sayangnya, pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H kemarin, pemerintah menemukan beberapa daerah yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang sudah dianjurkan," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah menyayangkan tindakan warga yang nekat melanggar prokes di saat laju COVID-19 begitu tinggi. Yodi mengingatkan bahwa Menteri Agama dan imbauan dari para ulama agar pelaksanaan perayaan Idul Adha berjalan aman.
"Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menghiraukan surat edaran Menag tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban 1442 H. Dan juga imbauan dari Majelis Ulama Indonesia serta organisasi keagamaan lainnya," ungkapnya.
Selain itu, Yodi menyinggung soal kerumunan massa yang terjadi di Jawa Barat dan Maluku. Diketahui, di dua daerah tersebut, terjadi demonstrasi penolakan penerapan PPKM.
"Juga sangat disayangkan ada kerumunan massa di Bandung dan di Ambon. Penyaluran aspirasi lebih aman sudah tersedia. Para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis sudah membuka berbagai cara menyerap aspirasi masyarakat," ucapnya.
Dia meminta masyarakat tidak mengambil tindakan yang berisiko membuat terpapar COVID-19. Dia mengingatkan soal potensi penyebaran cepat jika ada virus Corona varian Delta.
Yodi mengatakan tak ada wilayah yang tanpa risiko selama pandemi. Di masa pandemi, lanjutnya, hanya ada risiko tinggi dan risiko rendah paparan virus.
"Tindakan ini sangat disayangkan karena meningkatkan risiko penularan COVID-19 varian delta ini dalam 1-2 minggu ke depan," katanya.
Yodi mengatakan tindakan melanggar anjuran prokes bisa membuat rencana relaksasi atau pelonggaran pada 26 Juli nanti bisa gagal. Namun pemerintah juga akan melakukan langkah antisipasi.
"Tindakan yang meningkatkan risiko seperti melanggar pedoman dan anjuran dari pemimpin dan ulamanya sendiri akan mengurangi efektivitas dari usaha kita bersama untuk mencegah varian delta ini, dan akhirnya banyak orang yang akan merugi. Karena tindakan melanggar prokes dan lalai bisa menunda upaya relaksasi yang direncanakan akan dilakukan pada 26 Juli," ucapnya.
"Pemerintah akan mengambil langkah antisipasi dengan meningkatkan testing dan tracing di daerah yang selama ini belum berjalan dengan baik. TNI-Polri didukung Kemenkes dan satgas di BNPB akan memimpin testing dan tracing," imbahnya.
Salat Id Berjemaah dan Demo Tolak PPKM
Tindakan melanggar anjuran prokes saat Idul Adha salah satunya terjadi di Jakarta. Sejumlah masjid nekat menggelar salat Idul Adha berjemaah.
DMI sebelumnya mengungkap ada 36 masjid di Jakarta yang menggelar salat hari raya Idul Adha. Ketua DMI DKI Jakarta Makmun Al Ayyubi mengatakan laporan masjid melaksanakan salat Id paling banyak di wilayah Jakarta Utara.
"Kita baru terima laporan di beberapa tempat saja. Saya lihat (laporan dari) lapangan (di) Jakarta Utara. Kemudian Jakarta Pusat ada nih, Masjid Nurussamaniyah," kata Makmun saat dihubungi, Selasa (20/7).
Sementara itu, pada Rabu (21/7), massa di Bandung menggelar demo untuk menolak PPKM. Aksi berjalan ricuh saat hingga polisi membubarkan.
Sebanyak 150 orang aksi menolak PPKM di Bandung diamankan polisi. Tiga orang dinyatakan positif usai menjalani tes swab antigen.
Demo penolakan PPKM juga sempat terjadi di Jakarta dan Pasuruan, Jawa Timur. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga pemicu terjadinya kericuhan.
Lihat juga video 'Pedagang, Mahasiswa, Hingga Driver Ojol di Bandung Demo Tolak PPKM':
