Round-Up

Alasan Bersih Administrasi di Balik 167 Mahasiswa Unand Undur Diri

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Jul 2021 22:41 WIB
Rektorat Universitas Andalas (Unand) Padang
Ilustrasi Unand (Foto: Dok. Istimewa)
Padang -

Ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) di Padang, Sumatera Barat, dinyatakan mengundurkan diri. Pihak Unand menyebut hal tersebut merupakan langkah bersih-bersih administrasi.

Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan ada 167 orang mahasiswa yang dinyatakan mundur. Mahasiswa itu berasal dari dua fakultas, yakni 80 orang dari Fakultas Pertanian dan 87 lainnya dari Fakultas Ilmu Budaya.

"Memang benar. Tapi itu bukan DO. Kalau bahasanya mahasiswa itu mengundurkan diri karena prinsipnya Unand tidak ada mengeluarkan mahasiswa," kata Yuliandri saat dimintai konfirmasi, Sabtu (17/7/2021).

Dia juga menjelaskan penyebab mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Dia mengatakan mereka dinyatakan mengundurkan diri karena tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut.

Aturan itu dibuat berdasarkan Peraturan Rektor Unand Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas pada Pasal 14 ayat 2. Pasal itu menyatakan mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

"Yang dinyatakan mengundurkan diri itu adalah mahasiswa yang sudah tidak ada kabarnya lagi dua semester berturut-turut. Tidak aktif lagi," kata dia.

Dia mengatakan pihak kampus tidak akan mengeluarkan mahasiswa. Yuliandri mengatakan Unand akan membantu permasalahan mahasiswa terkait kuliah jika ada komunikasi yang baik.

"Kalau dikomunikasikan, akan kita fasilitasi. Semuanya akan kita bantu. Hanya masalahnya, ini tidak ada kejelasan," katanya.

Selain tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut, ada juga mahasiswa yang disebutnya sudah pindah kampus secara diam-diam. Yuliandri mengatakan mahasiswa itu pindah kampus tanpa mengurus administrasi apapun dari Unand.

Yuliandri juga menyebut para mahasiswa itu bukan mundur gara-gara masalah ekonomi akibat Corona. Dia mengatakan kampus telah membuat kebijakan untuk meringankan beban mahasiswa selama pandemi COVID-19, terutama terkait uang kuliah. Dia mengatakan pembayaran uang kuliah bisa dicicil turun biaya atau dibebaskan.

"Untuk membantu mahasiswa yang kesulitan ekonomi akibat COVID, kita punya kebijakan yang dikeluarkan sejak tahun 2020. Mahasiswa bisa mencicil, turun biaya, atau bahkan dibebaskan dari UKT (uang kuliah tunggal)," katanya.

Bersih-bersih Administrasi

Menurut Unand, pengunduran diri para mahasiswa itu merupakan bagian dari bersih-bersih administrasi. Hal tersebut diklaim demi mencegah masalah saat menyampaikan laporan keuangan ke BPK.

"Prinsipnya begini. Kita membersihkan administrasi. Kalau tidak dibersihkan, maka akan dianggap utang Unand ke negara. Dalam pemeriksaan, BPK akan menemukan penerimaan UKT yang tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik Unand, Mansyurdin, kepada wartawan.

Mansyurdin mengatakan setiap tahun mahasiswa yang tidak aktif menjadi temuan BPK. Pada 2020, katanya, jumlah temuan BPK pada laporan keuangan Unand berjumlah Rp 10,5 miliar. Hal itu, katanya, terjadi gara-gara banyaknya mahasiswa yang tidak aktif.

"Tahun 2020, menjadi temuan lebih-kurang Rp 10,5 miliar. Tahun sebelumnya, 2019, Rp 15 miliar," kata dia.

Dia mengatakan kebijakan soal mahasiswa tidak aktif dalam 2 semester dinyatakan mengundurkan diri itu sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Dia berharap para mahasiswa tertib administrasi.

"Sekarang sudah agak tertib. Setiap tahun kita inventarisir," tutur Mansyurdin.

Dia juga menegaskan para mahasiswa itu bukan mengundurkan diri atau dikeluarkan gara-gara masalah ekonomi saat pandemi Corona. Menurutnya, Universitas Andalas telah memberi keringanan bagi para mahasiswa.ini.

"Soal pandemi COVID, kita juga sudah punya Peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2020 dan Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2021 yang memberi keringanan soal Uang Kuliah Tunggal atau UKT mahasiswa. bagi yang terdampak. Ada keringanan berupa turun biaya, cicilan UKT atau bahkan pembebasan dari biaya. Jumlahnya banyak sekali. Itu membuktikan bahwa kita juga membuat kebijakan yang berkaitan dengan pandemi. Nah, yang ini beda persoalan," pungkasnya.

(haf/haf)