Mendes Ungkap Solusi Turunkan Kemiskinan di Desa Selama PPKM Darurat

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 19 Jul 2021 21:05 WIB
Mendes Ungkap Solusi Turunkan Kemiskinan di Desa
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan soal strategi yang dilakukan Kemendes PDTT untuk manfaatkan Dana Desa guna penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa PPKM Darurat saat ini.

Menurutnya, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dua hal ini dinilainya jadi solusi turunkan kemiskinan di desa.

"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena COVID-19," ujar Halim dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).

Hal ini dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Rapat tersebut membahas soal perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan secara virtual.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak COVID-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan memiliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

"Program PKTD (Padat Karya Tunai Desa) sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel," ungkapnya.

Dua program ini, kata dia, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga. Kemendes PDTT memastikan bakal menggenjot lagi dua program ini dan penyebarannya semakin meningkat.

Untuk diketahui, saat ini KPM BLT Dana Desa mencapai 5,150 juta keluarga dan ditargetkan mencapai delapan juta.

"BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ini bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM," ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menilai yang terpenting perubahan data ini disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dengan demikian fleksibilitas penggunaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan.

Lihat juga video 'Bupati-Wabup Lumajang Sumbangkan Gaji untuk Warga Terdampak PPKM Darurat':

[Gambas:Video 20detik]



(akd/ega)