Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 5,9 T & Jangkau 5 Juta KPM

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 19:35 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini pihaknya terus mempercepat proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Data terbaru hingga 15 Juli, total penyaluran BLT Dana Desa mencapai Rp 5,9 triliun dengan total penerima di bulan Januari 5.145.675 KPM.

Kemudian di bulan Juli ini, masih ada target penyaluran BLT Dana Desa ke 291.471 KPM yang terus dilakukan pemantauan. Di masa PPKM Darurat ini, ada relaksasi yang memungkinkan penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyaluran dana desa.

Adapun total Dana Desa yang sudah disalurkan per 15 Juli 2021 ialah Rp 29,442 triliun ke 70.083 desa dari 74.961 desa. Seperti diketahui, BLT Dana Desa diambil dari anggaran Dana Desa yang disalurkan oleh Kemendes PDTT.

"Hingga 15 Juli, total tahap pertama Januari hingga Juni 2021, dana desa sudah disalurkan Rp 29,442 triliun ke 70.083 desa dari 74.961 desa," kata Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Lebih lanjut Halim mengatakan di tahap II Juli hingga Desember 2021, BLT Dana Desa sudah disalurkan ke 13.509 desa dengan total dana Rp 3,775 triliun. Dari penyaluran tersebut, Halim menilai saat ini penyaluran BLT Dana Desa sudah cukup efektif apalagi dilakukan relaksasi di era PPKM Darurat. Ukuran efektivitas menurutnya adalah kesesuaian dengan regulasi yang disusun.

Diungkapkannya, ada tiga kementerian yang terlibat dalam Dana Desa yaitu Kementerian Keuangan berkaitan kebijakan penyaluran dari Rekening Kas Negara hingga ke Rekening Kas Desa, kemudian Kemendes berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa, dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan.

"Jika diukur dengan regulasi maka ini sudah sangat efektif," kata Halim.

Di sisi lain, Halim Iskandar juga menjelaskan percepatan dalam pemberian BLT dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Resmi kepada Kepala Desa melalui Bupati agar terus lakukan pendataan yang kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) guna penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada Kepala Desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM Darurat ini," tuturnya.

Halim Iskandar juga menjelaskan soal pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan COVID-19 yang selanjutkan dibawa ke Musdesus untuk penetapan KPM. Hasilnya kemudian dilakukan diumumkan di ruang publik hingga bisa dilakukan oleh pengawasan oleh seluruh warga desa.

"Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, PKH, dan penerimaan Bantuan Pangan karena syarat utama KPM adalah terdampak COVID-19 dan belum menerima Jaringan Pengaman Sosial lainnya," katanya.

Ia menegaskan jika di desa telah dibangun Posko Pelayanan untuk melaporkan terkait dengan BLT Dana Desa, posko tersebut diminta selalu lakukan update KPM agar penyaluran BLT Dana Desa ini lebih tepat sasaran. Ia juga menegaskan jika BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan bisa juga berefek pada pemulihan ekonomi di desa.

"Jadi bisa saja ada perubahan data KPM. Apalagi pandemi COVID-19 masih berjalan hingga bisa saja ada penambahan," ungkapnya.

(ncm/ega)