Respons Instruksi Mendagri, Bupati Kebumen Percepat Penyaluran Bansos

Rinto Heksantoro - detikNews
Senin, 19 Jul 2021 10:28 WIB
Pemkab Kebumen
Foto: Rinto Heksantoro
Kebumen -

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah agar tidak perlu menunggu pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto gerak cepat memberikan bansos kepada masyarakat terdampak.

Adanya PPKM darurat dirasakan telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil, karena banyak dari mereka yang harus tutup usaha dengan pengetatan aktivitas publik. Untuk itu, pemerintah berupaya meringankan beban mereka dengan adanya bansos ini.

Dengan instruksi Mendagri, Arif menjadi salah satu kepala daerah yang mampu merespons cepat dengan langsung memberikan bansos. Bantuan pertama diberikan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun Kota Kebumen.

Bantuan itu telah diberikan Arif Sugiyanto pada Rabu (7/7) lalu ke masing-masing rekening penerima melalui Bank BNI Cabang Kebumen. Ada 3.000 pedagang kaki lima yang mendapat bantuan tersebut, mereka tersebar di alun-alun Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kutowinangun dan Prembun.

"Masing-masing dari mereka kita berikan bantuan Rp 750 ribu. Kita langsung berikan melalui bank kepada penerima, dan tidak ada potongan," kata Arif waktu itu.

Tak lama setelah itu, Arif kembali menyalurkan bantuan untuk para sopir angkot, kernet dan juru parkir yang berada di pusat kota Kebumen. Mereka diberi bantuan masing-masing Rp 500 melalui Bank Jateng pada Kamis (15/7).

"Sopir angkot, kondektur dan juru parkir tadi sudah kita beri bantuan masing-masing Rp 500 ribu. Mudah-mudahan bantuan tersebut bisa sedikit meringankan beban mereka di tengah pandemi COVID-19 ini," ucapnya, Kamis (15/7) lalu.

Para sopir angkot ini diberi bantuan karena memang mereka diminta untuk tidak beroperasi, setelah adanya penyekatan jalan. Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk benar-benar bisa mengurangi atau menekan aktivitas warga menuju kota Kebumen.

"Kita selalu berupaya mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Ketika mereka kita minta untuk beroperasi dan tetap di rumah, pemerintah berupaya membantu mereka dengan bantuan sosial ini," imbuhnya

Arif menyebut total bantuan yang diberikan sebanyak 246 orang yang terdiri dari, 117 sopir angkot, 59 kernet, 70 juru parkir yang ada dalam kota. "Ke depan kita juga akan memberikan penguatan ekonomi kepada 5.000 pelaku UMKM, dengan pemberian bantuan uang, setelah PPKM ini selesai." paparnya.

Terbaru, Pemkab Kebumen secepatnya akan memberikan bantuan perbaikan kapal nelayan di Pantai Pedalen, Kecamatan Ayah. Diketahui ada lima kapal nelayan yang rusak karena dihantam ombak besar sehingga menabrak batu karang. Saat mendatangi para nelayan di pantai itu pada Jumat (16/7), Arif memastikan akan memberikan bantuan dana untuk perbaikan kapal.

"Jadi ada lima kapal yang rusak, dua masih bisa diperbaiki, dan tiga kapal tidak bisa diperbaiki karena kerusakannya cukup berat. Nanti akan diupayakan untuk dibantu melalui dinas perikanan dan kelautan," sebutnya.

Untuk kapal yang bisa diperbaiki diperkirakan menelan biaya Rp 3 juta untuk satu kapal. Sedangkan untuk pembelian satu kapal baru sebesar Rp 16 juta. Pemkab Kebumen akan memberikan bantuan kepada nelayan, termasuk memberikan permodalan.

Tak hanya memberi bantuan, Arif pun meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5 M yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak perlu menunggu pemerintah pusat terkait penyaluran Bansos COVID-19 selama PPKM Darurat. Tito menyebut para kepala daerah memiliki diskresi untuk memutuskan pemberian bansos.

"Prinsip utama bansos ini kita harapkan tidak usah menunggu dari pusat. Jadi kalau daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan segera dibantu, prinsipnya adalah tidak melakukan mark-up," kata Tito dalam Konferensi Pers Virtual Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat yang berlangsung secara daring, Sabtu (17/7).

Tito menyatakan pemerintah akan mendukung sepenuhnya langkah pemerintah daerah sepanjang bansos diberikan tepat sasaran dan dilakukan secara benar. Mantan Kapolri itu mengaku mendapatkan usulan agar mengeluarkan peraturan bersama tentang realokasi APBD yang digunakan untuk tiga hal, yaitu penanganan pandemi, jaring pengaman sosial, dan stimulan ekonomi demi menjaga agar UMKM tetap bertahan.

"Menteri Keuangan sudah mengeluarkan aturan yaitu 8 persen dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) itu dapat digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19," tegasnya

(akn/ega)