Keluhan warga Jakarta Barat soal biaya kremasi selangit hingga dugaan 'kartel kremasi' dalam pesan berantai bikin geger. Pemprov DKI Jakarta pun angkat bicara dan membantah petugasnya jadi calo.
Awalnya, sempat muncul pesan berantai bertajuk 'diperas kartel Kremasi. Isinya adalah curhat seorang warga Jakarta Barat.
Warga itu mengaku ditawari bantuan mencarikan krematorium untuk ibunya yang meninggal karena COVID-19 oleh seorang yang disebut sebagai petugas Dinas Pemakaman. Oknum tersebut mengatakan kremasi bisa dilakukan dengan tarif Rp 45-65 juta di luar Jakarta.
Warga itu pun mengeluhkan harga kremasi yang sampai puluhan juta rupiah karena sebelumnya jenazah sang kakak dikremasi dengan biaya tak sampai Rp 10 juta. Peristiwa itu disebut terjadi pada 12 Juli 2021.
Penelusuran Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta telah menelusuri laporan warga tersebut. Hasilnya, pihaknya memastikan petugasnya tidak menerima pengantaran jenazah ke luar kota pascalonjakan kasus COVID-19 di Jakarta.
"Kami telah menelusuri bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, petugas kami tidak ada yang mengantar jenazah kremasi ke luar Jakarta. Jenazah yang dikremasi di Karawang di bawa sendiri oleh pihak keluarga," ungkap Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta Suzi Marsitawati dalam keterangan tertulis Pemprov DKI, Minggu (18/7/2021).
Dia menepis petugas Palang Hitam Distamhut Provinsi DKI Jakarta jadi calo. Menurut Suzi, petugas Distamhut hanya memberikan informasi kepada RS maupun pihak keluarga terkait lokasi kremasi swasta yang menerima jenazah COVID-19 di luar Jakarta dan tidak melakukan pengantaran jenazah ke luar kota karena meningkatnya pelayanan pemakaman di dalam kota.
"Petugas kami hanya menginformasikan bahwa krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah COVID-19 dan yang dapat menerima adalah krematorium di luar Jakarta," katanya.
Wanti-wanti soal Calo
Untuk mencegah adanya calo dan korban berikutnya terhadap kremasi, Suzi mengimbau Yayasan Kremasi bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Dengan demikian, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat.
Suzi juga mengimbau masyarakat dapat mencatat nama, mengambil foto wajah, dan laporkan kepada Pemprov DKI Jakarta apabila terdapat oknum yang mengaku petugas Distamhut Provinsi DKI Jakarta dan meminta uang.
"Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut," ujarnya.
"Kami sarankan juga kepada warga agar tidak berhubungan dengan calo untuk pelayanan mobil jenazah dan petak makam, karena pihak RS sudah secara otomatis menghubungi Distamhut DKI Jakarta. Jika warga meninggal di rumah, segera hubungi RT/RW dan puskesmas kecamatan," sambung Suzi.
Lihat juga video 'Sejumlah Media Asing Soroti Lonjakan Kasus COVID-19 di Indonesia':
(imk/imk)