.webp)
Permintaan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diapresiasi banyak pihak. Namun, aksi nyata dari pemerintah tetap dinanti meski permintaan maaf sudah terucap.
Permintaan maaf itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7). Koordinator PPKM Jawa dan Bali itu meminta maaf kepada rakyat Indonesia lantaran pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berjalan dua pekan dinilai belum optimal.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan," kata Luhut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi Teladan
Permintaan maaf itu pun diapresiasi para politikus. NasDem misalnya. NasDem menilai, kata 'maaf' selama ini menjadi sesuatu yang langka diucapkan pejabat publik. Karena itu, menurutnya, apa yang dilakukan Luhut patut menjadi teladan.
"Kata maaf itu selama ini kan menjadi sesuatu yang langka bagi pejabat publik. Bagi saya, permintaan maaf itu adalah kejujuran yang harus diapresiasi, artinya kebijakan yang sudah diambil pemerintah, terus dilaksanakan, dan dilakukan evaluasi. Artinya sebagai manusia, pasti tidak sempurna. Harapan-harapan yang diharapkan belum tentu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan," kata Ali kepada wartawan, Minggu (18/7/2021).
"Saya pikir apa yang disampaikan Pak Luhut ini adalah teladan yang patut dicontoh oleh semua pejabat yang ada di republik ini," imbuhnya.
Apresiasi juga datang dari PPP. Wasekjen PPP Achmad Baidowi menghormati keterbukaan Luhut yang mengakui bahwa PPKM Darurat belum optimal. Menurutnya, belum optimalnya PPKM Darurat lantaran masih banyak pelanggaran, karena warga yang mau tak mau harus mencari sesuap nasi.
"Jika PPKM Darurat mau dilanjutkan, maka pelaksanaan harus diperketat dan dibarengi dengan pencairan bansos dari pemerintah," kata pria yang akrab disapai Awiek itu.
Sementara, Golkar meyakini bahwa pemerintah mampu mengendalikan situasi pandemi, meski saat ini diakui belum optimal. Golkar juga mengingatkan pentingnya bansos segera diberikan kepada warga yang terdampak.
"Saya berkeyakinan Pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan kedisiplinan masyarakat," tutur Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.
Simak juga video 'Luhut Minta Maaf Jika PPKM Darurat Belum Optimal':
Meminta maaf memang sikap ksatria, namun rakyat disebut butuh aksi nyata. Simak selengkapnya di halaman berikut.
Rakyat Perlu Aksi Nyata
PKS pun ikut mengapresiasi permintaan maaf Luhut. Namun, menurut PKS, yang diperlukan rakyat saat ini adalah aksi nyata, kerja cerdas dan tuntas.
"Rakyat perlu aksi. Bukan sekadar minta maaf," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (18/7/2021).
Mardani mengatakan sikap Luhut yang meminta maaf dan berjanji akan bekerja keras merupakan sikap kesatria. Namun, dia mengingatkan, bekerja keras saja tidak cukup untuk menangani pandemi COVID-19 ini.
"Bagus sikap kesatria minta maaf. Tapi jangan cuma kerja keras. Harus kerja cerdas dan kerja tuntas. Kerja cerdas dengan melibatkan para pakar. Sudah banyak yang teriak. Yang perlu dilakukan pemerintah hanya rendah hati untuk mendengar dan mengikuti masukan para pakar," ujarnya.
Lebih Mulia Dibanding Membela Diri
Hal senada juga disampaikan Partai Demokrat (PD). Menurut Demokrat, meminta maaf atas kegagalan lebih mulia dibandingkan membela diri.
"Tentu harus diapresiasi. Meminta maaf kepada rakyat itu mulia dibanding menutupi kegagalan dengan serangan buzzerp, apalagi pembelaan membabi buta di tengah COVID yang meninggi dan korban yang banyak berjatuhan," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Minggu (18/7/2021).
