Arsul Kritik Komunikasi soal COVID Tak Konsisten, Singgung Luhut-Muhadjir

Mochamad Zhacky - detikNews
Sabtu, 17 Jul 2021 17:53 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani (Foto: dok. MPR)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyoroti komunikasi publik para pejabat di eksekutif terkait Corona (COVID-19). Arsul mengatakan komunikasi publik para pejabat itu membuat kesan pemerintah tak konsisten.

"Meminta agar di tengah pandemi COVID-19 yang makin menghebat ini, para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya," kata Arsul Sani dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/7/2021).

Arsul menyampaikan ramai komentar masyarakat baik di media sosial maupun dalam percakapan grup terbatas seperti WhatsApp group (WAG) yang membahas pernyataan-pernyataan para pejabat eksekutif. Arsul menyebut masyarakat mempertanyakan hingga meledek konten komunikasi publik pejabat eksekutif lantaran dinilai tak konsisten.

"Yang ada di media terkait statement Menko Marves Luhut Pandjaitan soal COVID terkendali dan kemudian disusul statement varian Delta COVID-19 tidak terkendali. Juga soal statement bahwa pemerintah tidak menduga COVID-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa pemerintah sudah duga bahwa COVID-19 akan naik," terang Arsul.

"Kemudian hari ini juga ruang publik ramai dengan statement Menko PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer karena pandemi COVID-19 ini, yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP)," sambung dia.

Arsul menuturkan wibawa pemerintah di mata rakyat juga dipengaruhi konsistensi komunikasi publiknya. Wakil Ketua Umum PPP ini juga mengingatkan soal ketepatan konten komunikasi publik.

"Harus diperbaiki agar wibawa pemerintah lebih mudah terjaga," ucap Arsul.

Dia mengaku memahami saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, lanjut Arsul, ikhtiar pemerintah tak boleh dikecilkan.

"Di satu sisi, ikhtiar pemerintah juga tidak boleh dikecilkan, namun di sisi yang lain jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas," terang Arsul.

Arsul menyatakan beberapa bulan lalu dirinya sudah pernah membahas hal ini dengan jajaran pemerintah dan menurutnya komunikasi publik para pejabat eksekutif tertentu telah membaik. Namun akhir-akhir ini, khususnya saat terjadi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19, masalah komunikasi publik kembali terulang.

"Ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah, tapi menurutnya kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah, ya jangan berharap wibawa pemerintah akan tetap baik," pungkas dia.

Lihat Video: Jokowi Ultimatum Bawahannya Terkait Komunikasi soal Corona

[Gambas:Video 20detik]



(aud/idh)