.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membatalkan vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ide awal vaksin Corona berbayar dari pihak swasta untuk karyawan dan ledakan kasus.
Hal itu disampaikan Mahfud di akun Twitter resminya @mohmahfudmd, Sabtu (17/7/2021). Mahfud mengatakan kebijakan vaksin Corona yang ditetapkan Presiden Jokowi sejak awal adalah gratis.
"Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," demikian cuit Mahfud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar! |
Di tengah pandemi Corona, kata Mahfud, muncul lonjakan jumlah kasus yang dipicu oleh varian Delta. Pemerintah kemudian menggalakkan vaksinasi.
"Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat," ujarnya.
Mahfud menjelaskan bahwa tenaga medis tak cukup untuk vaksinasi. TNI, Polri, serta BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke masyarakat.
"Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," ucapnya.
Namun, di tengah rencana vaksin Corona berbayar, muncul penolakan yang lantang. Presiden Jokowi, kata Mahfud, kemudian menerima aspirasi itu dan memutuskan vaksin berbayar dibatalkan.
"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja. Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Lihat juga Video: Sinovac Diragukan Efektivitasnya, Ini Kata Kemenkes
