Eks Pejabat Ditjen Pajak Tersangka Kasus Suap Ajukan Praperadilan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 14:35 WIB
Tersangka kasus suap eks pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno ditahan KPK (Azhar-detikcom)
Tersangka kasus suap eks pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno ditahan KPK (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji, melawan KPK. Dia mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Berikut ini petitum Angin Prayitno dalam gugatan praperadilan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Jumat (16/7/2021):

1. Mengabulkan permohonan praperadilan ini untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan peristiwa sebagaimana tercantum dalam Sprindik tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

3. Menyatakan bahwa tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan peristiwa sebagaimana tercantum dalam Sprindik tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara;

4. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam rangka penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan peristiwa sebagaimana tercantum dalam Sprindik tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

5. Menyatakan bahwa Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Pemohon dan mengeluarkannya dari tahanan;

7. Menyatakan bahwa seluruh tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/121/DIK.01.05/20-23/04/2021 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Mei 2021 dan/atau tindakan penyitaan lainnya dalam perkara ini tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL dan didaftarkan pada Rabu (16/6). Sidang praperadilan pertama digelar pada Senin (28/6) yang dihadiri oleh pihak pertama saja untuk melakukan pihak termohon, yakni KPK. Sidang selanjutnya akan digelar pada Senin, (19/7) pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam orang, termasuk dua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, sebagai tersangka kasus suap. Dua eks pejabat Ditjen Pajak itu diduga menerima suap miliaran dari tiga perusahaan.

"Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak dimaksud, APA bersama-sama dengan DR diduga telah menerima sejumlah uang," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/5).

Dua eks pejabat yang diduga menerima suap itu ialah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji (APA) serta Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani (DR). Mereka diduga menerima suap dari tiga perusahaan, yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia (Panin), dan PT Jhonlin Baratama.

Firli menduga kedua orang tersebut mengatur jumlah pajak sesuai keinginan tiga perusahaan itu. Atas 'jasa' tersebut, keduanya diduga menerima duit total Rp 37 miliar.

Duit tersebut diduga diserahkan empat orang konsultan pajak atau perwakilan dari tiga perusahaan itu. Keempat orang itu adalah konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Agus Susetyo, serta kuasa wajib pajak Veronika Lindawati.

(haf/haf)