Sederet Upaya BNPT Selama 11 Tahun Atasi Terorisme di Tanah Air

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 12:39 WIB
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Foto: dok. BNPT
Jakarta -

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap aksi terorisme di Tanah Air. Selama sebelas tahun berkiprah di Indonesia, BNPT menjalankan sejumlah program guna menangkal muncul dan berkembangnya paham radikalisme.

BNPT merupakan Lembaga Non Kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia. BNPT dibentuk setelah kejadian tragedi bom bali tahun 2002, melalui instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2002 dengan tujuan penanggulangan terorisme. Pada saat itu Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ketika itu untuk membuat kebijakan dan strategi nasional terkait penanganan kasus terorisme yang kemudian membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Pada Tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan terorisme dengan merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, sehingga pemerintah perlu membentuk suatu badan yang berwenang secara operasional dalam melakukan tugas pemberantasan dan penanggulangan terorisme. Berdasarkan rekomendasi DPR RI Komisi I, maka pada tanggal 16 Juli 2010, Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Kini telah sebelas tahun BNPT berupaya menanggulangi terorisme di Tanah Air. Berbagai langkah diambil BNPT sehingga indeks potensi radikalisme pada 2020 menurut survey BNPT mencapai 14,0 (pada skala 0 sampai dengan 100), menurun dibanding pada 2019 yang mencapai 38,4 (skala 0 sampai dengan 100).

"11 tahun terus melangkah menggandeng hingga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sampai kepada lapisan elemen masyarakat guna mewujudkan visi dan misi BNPT untuk meningkatkan perlindungan dan hak atas rasa aman warga negara dari berbagai ancaman dan aksi terorisme", ungkap Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Upaya Deradikalisasi

BNPT memiliki Direktorat Deradikalisasi yang melaksanakan kebijakan deradikalisasi. Ada dua strategi dalam upaya deradikalisasi tersebut, yakni pelaksanaan deradikalisasi di dalam lapas dan pelaksanaan deradikalisasi di dalam masyarakat.

Deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana terorisme dimulai sejak proses pemeriksaan, penyidikan dan penahanan. Pada proses pemeriksaan, penyidikan, penahanan hingga pengadilan, BNPT bersama dengan pihak-pihak terkait berupaya mengidentifikasi dan melakukan klasifikasi terhadap para sasaran sehingga dapat ditentukan pendekatan yang tepat. Apabila dalam proses pengadilan narapidana terorisme tidak terbukti bersalah, maka ia akan dikembalikan ke dalam masyarakat dan akan dilakukan pendekatan oleh tim deradikalisasi di dalam masyarakat.

Namun apabila terbukti bersalah oleh pengadilan, maka tim deradikalisasi di dalam lapas melakukan rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi. Tim deradikalisasi di dalam lapas melaksanakan program rehabilitasi dan reedukasi di lapas-lapas yang dikelola oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Sementara itu, program pembinaan resosialisasi dilakukan baik di dalam Lapas maupun di tengah masyarakat tempat tinggal Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terorisme.

Setelah WBP terorisme selesai menjalani masa pembinaan, WBP dirangkul untuk menjalani asimilasi di masyarakat. Pada proses tersebut, tim deradikalisasi luar lapas segera melaksanakan identifikasi dan melakukan pembinaan keagamaan, kebangsaan dan kemandirian sehingga mantan WBP dapat hidup dengan damai di masyarakat dan mandiri dari segi ekonomi.

Di tahun 2020, BNPT telah melakukan 170 kegiatan deradikalisasi di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2019, yakni dilakukan sebanyak 127 kegiatan deradikalisasi. Melalui kegiatan ini juga, hingga triwulan kedua tahun 2021 tercatat sebanyak 229 Mantan narapidana terorisme telah mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Lanjut ke Pencegahan Ideologi Radikalisme Terorisme di Dunia Maya