Sederet Upaya BNPT Selama 11 Tahun Atasi Terorisme di Tanah Air

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 12:39 WIB
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Foto: dok. BNPT

Sinergi Antarlembaga

Sinergisitas dirintis sejak tahun 2016 dan mendapat dukungan 17 Kementerian/Lembaga berlandaskan Kepmenko Polhukam No. 77 Tahun 2016. Sinergisitas antar K/L semakin nyata pelaksanaannya dengan disusunnya Rencana Aksi Nasional 42 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Program Sinergisitas. Program ini melibatkan K/L dan Pemerintah Daerah secara aktif dalam penanggulangan terorisme dari hulu ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L. Strategi kegiatan sinergisitas antar K/L adalah kontra radikalisasi, deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional.

Sebagai pengembangan dari program sinergisitas antar kementerian/Lembaga, Pengembangan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak (soft approach) yang mengedepankan kesejahteraan. Pengembangan KKTN ini bertujuan memacu kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kemandirian) sehingga dapat meminimalisasi gerakan radikal terorisme dengan transformasi mindset. Program ini juga merupakan sebuah strategi membentuk sebuah wadah kolaborasi dan terbukanya kemitraan terpadu dalam penanggulangan terorisme dari hulu ke hilir.

KKTN saat ini difokuskan pada 5 (lima) wilayah di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Tengah. KKTN sedang melalui tahap penyelesaian dokumen, penandatanganan MoU dan pengadaan lahan.

Perlindungan Bagi Pihak-pihak Terkait Terorisme

Tak hanya mencegah berkembanganya paham dan aksi terorisme, BNPT melalui Direktorat Perlindungan juga turut melindungi korban dan penegak hukum, termasuk di dalamnya para saksi, aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani kasus terorisme.

Sesuai mandat UU Terorisme, BNPT bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan identifikasi dan pemberian hak berupa kompensasi, bantuan media, psikologis, dan psikososial kepada korban tindak pidana terorisme. Pada tahun 2020 sebesar Rp 39 miliar diberikan kepada korban terorisme masa lalu dan ahli warisnya.

Dalam rentang tahun 2017-2019, BNPT melalui Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan sidang perkara tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri wilayah DKI Jakarta. Pemantauan sidang berfokus pada perkara yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshar Daulat, dan Jamaah Ansharut Tauhid.

Sejumlah perkara signifikan yang dipantau, antara lain sidang atas amir Jamaah Islamiyah, Aman Abdurrahman, yang juga merupakan dalang di balik kasus bom Thamrin dan bom Surabaya, serta penetapan Jamaah Anshar Daulat sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Selain itu, BNPT juga menjalin Koordinasi perlindungan WNI dan kepentingan nasional di Luar Negeri dari ancaman terorisme dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah.

Pemberantasan terorisme di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Seluruh elemen negeri ini harus bergerak bersama demi menciptakan Indonesia yang harmoni dalam bingkai NKRI. Sebagai lembaga koordinator penanggulangan terorisme yang kini menginjak usia 11 tahun, BNPT mengajak seluruh masyarakat lintas suku dan agama menyukseskan program Penanggulangan terorisme di Indonesia.


(ads/ads)