MAKI Minta Jaksa Agung Jelaskan ke Publik Alasan Tak Kasasi Kasus Pinangki

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 11:15 WIB
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan Putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu divonis oleh Majelis Hakim 10 Tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.
Pinangki Sirna Malasari (Foto: ANTARA/RENO ESNIR)
Jakarta -

Kejaksaan menegaskan tidak mengajukan kasasi kasus Pinangki Sirna Malasari (PSM). Namun penjelasan itu hanya disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus). Menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) harusnya kasus itu dijelaskan langsung oleh Jaksa Agung karena kasus itu menyita perhatian nasional.

"Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu gitu," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).

Di mana diketahui, masyarakat menggalang petisi agar dilakukan kasasi terhadap vonis ringan eks jaksa Pinangki. Petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 16 ribu orang.

"Alasannya sangat kuat, karena masyarakat mendorong serta mendesak sampai membuat petisi segala macam kan itu, kan harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak, ya wallahu a'lam," ujar Boyamin.

Boyamin Saiman mencium peran sosok 'King Maker' dalam keputusan Kejaksaan Agung yang tak kasasi vonis ringan eks jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ia menduga sosok tersebut merasa ketakutan jika eks Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan itu dihukum penjara 10 tahun.

"Jika Kejaksaan Agung kasasi, dikhawatirkan Pinangki akan jengkel dan diduga nanti berujung buka-bukaan. Nah saya duga sosok King Maker ini berusaha menghentikan langkah Kejaksaan hingga tidak kasasi agar Pinangki tutup mulut atas semua rahasia yang dipegangnya selama ini," papar Boyamin.

Siapa sosok King Maker itu?

"Ya, saya sejak awal mengatakan, orang ini bisa saja oknum penegak hukum, maupun oknum politisi. Tapi ini sebenarnya detailnya sudah saya serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya," jawab Boyamin.

MAKI berharap KPK bisa menuntaskan dan mengungkap King Maker. MAKI ancang-ancang menggugat KPK lewat praperadilan agar mau mengusut siapa sebetulnya King Maker tersebut.

"Nah, King Maker ini nantinya kalau bisa dilacak KPK maka diyakini bisa membuat terang benderang, siapa yang sebenarnya sosok yang punya proyek fatwa maupun peninjauan kembali terkait dengan niatnya untuk membebaskan Djoko Tjandra," beber Boy.

Kini, MAKI berharap kampus mempunyai keberanian agar melakukan eksaminasi atas putusan banding Pinangki. Apakah sudah benar putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta atau langkah kejaksaan menerima putusan 4 tahun penjara atas Pinangki itu.

"Tapi setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan oleh media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris oleh Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi," pungkas Boyamin.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan ada satu alasan mengapa JPU tak mengajukan kasasi Pinangki, yaitu karena sesama jaksa.

"Mengenai keengganan JPU mengajukan kasasi bisa jadi didasarkan pada perasaan satu korps atau esprit de corps, tetapi juga sangat mungkin karena putusan dianggap sudah sesuai dengan tuntutannya," ujar Fickar.

Fickar menyebut bahwa kasus Pinangki menjadi bukti bahwa pengawasan melekat (waskat) dan reformasi birokrasi yang ada di Kejaksaan Agung telah gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Waskat itu hampir tidak pernah efektif, tidak mungkin jeruk makan jeruk," cetus Fickar.

Kasus ini bermula saat patgulipat markus itu terbongkar pada 2020. Djoko Tjandra yang berstatus sebagai buronan bisa melenggang ke Jakarta, membuat e-KTP dan mendaftar PK ke PN Jaksel. Akal bulus Djoko dibantu pengacara Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.

Belakangan juga terungkap bahwa Djoko mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi yang membelitnya. Di kasus ini, melibatkan jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Dalam dakwaan jaksa, nama Ketua MA dan Jaksa Agung disebut-sebut di kasus Fatwa MA.

Nah, untuk memuluskan aksinya di atas, Djoko menyuap aparat agar namanya di red notice hilang. Pihak yang disuap ialah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Seorang markus juga ikut terseret, yaitu Tommy Sumardi. Mereka akhirnya diadili secara terpisah

Berikut ini daftar hukuman komplotan Djoko Tjandra dkk:

1. Djoko Tjandra dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap pejabat. Djoko juga harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara.
2. Jaksa Pinangki awalnya dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara.
3. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.
4. Brigjen Prasetijo divonis 3,5 tahun penjara.
5. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
6. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.

Untuk kasus Pinangki, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan kasasi dengan alasan karena dianggap telah sesuai dengan tuntutan kejaksaan.

"JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT, selain tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Riono Budisantoso, saat dihubungi detikcom, Senin (5/7/2021).

(asp/dwia)