Kolom

Drama Pinangki dan "Justice Game" Pengadilan Kita

Desi Ratriyanti - detikNews
Senin, 12 Jul 2021 11:50 WIB
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/1/2021). Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung  itu dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) empat tahun penjara dan membayar denda Rp.500 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
Penuntut tidak mengajukan banding atas vonis Pinangki yang disunat hakim (Foto: Hafidz Mubarak A/Antara)
Jakarta -

Adagium "hukum tajam ke bawah tumpul ke atas" tampaknya bukan isapan jempol belaka. Disunatnya hukuman penjara untuk Pinangki menjadi 4 tahun dari sebelumnya 10 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvalidasi adagium tersebut. Pinangki Sirna Malasari seperti kita tahu merupakan mantan jaksa yang dinyatakan bersalah dalam kasus suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat yang melibatkan nama Djoko Tjandra. Djoko Tjandra sendiri merupakan buronan terpidana kasus korupsi Bank Bali.

Dalam lampiran amar putusan sebagaimana dilansir sejumlah media massa, ada beberapa pertimbangan hakim mengurangi vonis Pinangki. Salah satunya ialah status Pinangki sebagai perempuan sekaligus ibu dari balita berusia 4 tahun. Alibi yang tentu saja tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan publik. Ironisnya lagi, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut justru menerima begitu saja keputusan hakim tanpa mengajukan banding.

Bahkan bagi orang awam hukum sekalipun, hukuman untuk Pinangki itu terlampau ringan, tidak memenuhi rasa keadilan publik, dan tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi sebagaimana digembar-gemborkan selama ini. Di titik ini, kita mau tidak mau akan teringat cerita klasik tentang maling ayam yang dihukum lima tahun penjara, bahkan harus mati di jalanan lantaran amukan massa.

Drama pengadilan Pinangki yang sempat menjadi perhatian publik ini seolah berakhir anti-klimaks dengan hukuman yang tidak maksimal. Barangkali inilah yang disebut oleh Jean Francois Lyotard sebagai fenomena justice game. Yakni kondisi ketika proses pengadilan dan penegakan hukum justru dijadikan bahan mainan oleh para penegak hukum itu sendiri. Dalam kasus Pinangki, para aktor dalam justice game itu tidak hanya terdakwa, hakim, pengacara, dan jaksa penuntut umum, namun juga tangan-tangan tidak terlihat yang memiliki kepentingan atas kasus tersebut.

Puncak Gunung Es

Kasus Pinangki barangkali hanyalah puncak dari fenomena gunung es justice game di negeri ini. Rasa-rasanya sudah bukan rahasia lagi jika berbagai penegakan hukum yang melibatkan "orang besar" di negeri ini selalu diwarnai oleh permainan. Proses peradilan akhirnya tidak lebih dari sebuah parade atau tontonan pencarian kebenaran dan keadilan yang semu. Puncak dari segala sengkarut itu ialah semakin absurdnya sistem pengadilan kita.

Bagaimana tidak? Dalam banyak kesempatan para pejabat negara dan politisi kita selalu dengan heroik menyebut bahwa penegakan hukum ialah panglima. Bahwa pemberantasan korupsi ialah bagian penting dari agenda demokratisasi. Namun, apa buktinya? Penegakan hukum bagi koruptor tidak ubahnya seperti drama komedi yang sama sekali tidak lucu. Di persidangan mereka dituntut hukuman penjara dan denda yang nisbi ringan.

Di dalam penjara, mereka mendapat privilese luar biasa; mulai dari sel penjara mewah hingga beraneka diskon masa tahanan berlabel remisi. Pasca menjalani hukuman pun, para narapidana koruptor cenderung mudah kembali ke masyarakat. Kembali menjalankan bisnisnya atau malah kembali ke dunia politik dan menduduki jabatan strategis.

Jual-Beli Hukum

Fenomena justice game yang terjadi di negeri ini merupakan ekses dari berkelindannya para mafia hukum di institusi pengadilan dengan para cukong-cukong ekonomi yang berpunya kepentingan. Di tangan mereka, hukum tidak ubahnya seperti komoditas yang dapat diperjualbelikan. Proses jual-beli perkara mulai dari proses penetapan tersangka, penuntutan, hingga vonis telah menjadi cerita yang nyaris menjadi klise di negeri ini.

Dalam kondisi yang demikian itu, institusi penegak hukum, mulai dari Polisi, Kejaksaan, dan Kehakiman kerap kali lebih memposisikan diri sebagai pelayan bagi mereka yang berpunya akses pada kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Di titik ini, konsepsi negara hukum sebagai pilar demokrasi tampaknya hanya berakhir sebagai wacana nir-makna.

Sistem pengadilan gagal memproduksi putusan-putusan yang menjunjung tinggi keadilan. Sebaliknya, sistem pengadilan justru terjebak dalam absurditas alias ketidakmasukakalan. Absurditas itu mewujud ke dalam perilaku lembaga hukum yang mengumbar berbagai trik pemalsuan kebenaran, distorsi realitas, dan disinformasi.

Status Pinangki sebagai ibu dari dua balita yang dijadikan dalih hakim untuk mengurangi hukuman ialah contoh paling vulgar dari absurditas dalam sistem pengadilan kita. Putusan itu tidak hanya memunggungi rasa keadilan publik, namun sekaligus juga menginjak substansi hukum itu sendiri. Jika demikian kondisinya, jalan menegakkan keadilan di negeri ini dipastikan akan terjal, panjang, dan berliku.

Desi Ratriyanti alumnus FISIP Universitas Diponegoro

(mmu/mmu)