Pertimbangan Hakim Vonis Rohadi 'PNS Tajir' 3,5 Tahun Penjara

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 14 Jul 2021 17:09 WIB
Sidang vonis PNS Tajir Rohadi
Sidang vonis Rohadi (Zunita Putri/detikcom)
Jakarta -

Mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa?

Diketahui, jaksa menuntut Rohadi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan hakim menjatuhkan hukuman 1,5 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Adapun salah satu hal yang meringankan dari Rohadi adalah bersikap kooperatif. Selain itu, Rohadi berkata jujur dalam persidangan.

"Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses peradilan, terdakwa berterus terang memberikan keterangan di persidangan, terdakwa menyatakan mengaku bersalah, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga," kata hakim ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (14/7/2021).

Sementara itu, hal yang memberatkan Rohadi hanya karena dia tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Rohadi dinyatakan bersalah karena menerima suap, gratifikasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang bertentangan dengan jabatannya selaku PNS.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme;" ujar hakim.

Rohadi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B dan huruf a ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

RS Milik Rohadi Jadi Tempat Isolasi Pasien Corona

Selain itu, majelis hakim mengabulkan permohonan Bupati Indramayu yang meminta agar rumah sakit milik Rohadi, RS Reisya, di Indramayu menjadi tempat isolasi pasien Corona. Hakim telah mengabulkan permohonan itu sejak 19 April 2021.

"Menimbang bahwa berkenaan dengan fakta hukum adanya pinjam pakai atas barang bukti aset tanah in casu rumah sakit Reisya, JPU di persidangan menyerahkan surat permohonan bupati Indramayu di persidangan yang pada pokoknya mohon agar barang bukti tersebut agar dapat difungsikan sebagai rumah sakit untuk isolasi mandiri atau karantina khusunya bagi penderita atau pasien terinfeksi atau terpapar COVID-19 yang tidak bergejala dan oleh karena itu, dengan mengingat asas kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi maka majelis mengabulkan atas permohonan bupati Indramayu melalui JPU melalui penetapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada tanggal 19 April 2021," ucap hakim.

KPK juga telah menyerahkan rumah sakit milik Rohadi ke Pemkab Indramayu untuk digunakan menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Penyerahan dilakukan pada 28 Mei 2021.

RS Reysa milik Rohadi itu terletak di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Penyerahan dilakukan sesuai penetapan majelis hakim.

"Adapun pertimbangan pelaksanaan penetapan dimaksud adalah dalam rangka kepentingan sosial kemanusiaan dengan memberikan izin kepada Pemkab Indramayu memanfaatkan gedung eks Rumah Sakit Reysa di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dijadikan sebagai tempat untuk karantina atau isolasi pasien terkonfirmasi COVID-19 yang asimtomatik di Kabupaten Indramayu," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (28/5).

(zap/haf)