MUI Usul Insentif Kedaruratan untuk Dai-Ulama, Menko PMK Bakal Lapor Jokowi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 14 Jul 2021 17:08 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Ketua Umum MUI Miftachul Achyar
Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Ketua Umum MUI Miftachul Achyar (tengah). (Foto: Dok Kemenko PMK)
Jakarta -

Menko PMK, Muhadjir Effendy, bertemu dengan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pertemuan itu, muncul usulan terkait insentif kedaruratan bagi dai dan ulama.

Dai dan ulama disebut menjadi salah satu kelompok yang terkena dampak kebijakan PPKM darurat ini. Muhadjir mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan usulan dari MUI dan segera melaporkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubalig, kemudian pembina agama di lapisan paling bawah. Itu nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemenko PMK, Rabu (14/7/2021).

Adalah Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim yang mengusulkan insentif kedaruratan tersebut. Lukman mengusulkan pelaksanaan insentif kedaruratan bagi ulama ini bisa dimulai dari Jawa dan Bali.

"Untuk UMKM sudah banyak program untuk pemberdayaannya. Tapi kelompok dai ini juga terdampak. Maka kami mengusulkan adanya program insentif kedaruratan bagi para dai, asatiz, ustaz, di Pondok Pesantren ataupun majelis taklim atau di masjid-masjid," ujarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum MUI KH Miftachul Achyar, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim, dan juga diikuti secara daring oleh jajaran Dewan Pimpinan MUI di berbagai daerah.

Muhadjir Ajak MUI Kerja Sama Penanganan COVID-19

Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga mengajak MUI bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Muhadjir menyampaikan MUI memiliki perangkat organisasi sampai di tingkat paling bawah. Dengan begitu, sangat berpeluang besar bagi MUI untuk membantu dan ikut andil dalam program-program penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah.

"Baik itu vaksinasi, bansos, dan terutama tentu saja sosialisasi dan tabayun pemberian penjelasan yang clear berbagai macam isu. Terutama isu-isu negatif, isu-isu yang kontraproduktif terhadap rencana langkah-langkah kita untuk menangani COVID-19 ini, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak benar," jelasnya.

"MUI ini adalah salah satu organisasi strategis yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Terutama ketika dalam keadaan kritis dan membutuhkan dorongan-dorongan, dukungan dari elemen-elemen agama terutama umat islam, maka MUI selalu berada di depan," sambung Muhadjir.

(knv/fjp)