Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat telah berjalan selama beberapa hari. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bansos bagi mereka yang terkena dampak ekonomi akibat kebijakan PPKM darurat ini telah disalurkan secara bertahap.
Muhadjir menjelaskan pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) dengan sasaran diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak, termasuk keluarga-keluarga miskin baru.
"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang untuk PT POS juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemenko PMK, Selasa (6/7/2021).
Muhadjir optimistis penyaluran bansos pada masa PPKM darurat ini berjalan lebih baik dibanding sebelumnya. Hal itu terjadi lantaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik.
"Insyaallah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," kata Muhadjir.
Muhadjir berkaca pada penyaluran bansos tahun lalu, yakni penyalurannya hanya melalui data yang dihimpun melalui RT/RW dan musyawarah desa tanpa verifikasi tingkat kabupaten kota. Dia mengakui pada tahun lalu, banyak kasus data KPM ganda, tumpang-tindih, dan salah sasaran, tetapi penyaluran itu semata-mata ditujukan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Nah untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," ujar Muhadjir.
(knv/tor)
