Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengancam akan memindahkan sejumlah ASN ke Papua. Hal itu diutarakan Risma saat meninjau dapur umum PPKM darurat di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat.
Ancaman Risma bermula saat mantan Wali Kota Surabaya itu mendapati sejumlah kekurangan peralatan dapur umum dan minimnya pasokan telur. Saat itulah, Risma menyampaikan kekecewaannya di depan sejumlah penanggung jawab dapur umum
"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar Risma dengan nada tinggi, pada Selasa (13/7/2021).
Kegeraman Risma kemudian bertambah saat mendapati sejumlah pegawai Balai Wyata Guna yang berada di dalam kantor dan tidak terlihat berkontribusi untuk membantu operasional di dapur umum. Risma kemudian mengumpulkan para pegawai di lapangan.
"Tolong ya teman-teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial jangan memisah-misahkan diri. Ini malah tidak ada yang nongol. Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah," tugas Risma.
"Tapi semua teman-teman kayak priyayi semua maunya duduk tempat dingin enggak mau susah-susah," tambahnya.
Video kemarahan Risma seketika menjadi berita dan buah bibir publik. Sebagian menyoroti ancaman Risma yang hendak memindahkan anak buahnya ke Provinsi Papua.
Kritik dan sindiran mengalir di media sosial. Sikap Risma dianggap mendiskriminasi Papua dengan menempatkan ASN yang tak becus.
Reaksi atas ancaman Risma salah satunya datang dari anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Naufal Firman Yursak. Ia menulis tentang latar belakang orang tuanya yang pernah menjadi aparat negara di Papua.
"Saya lahir dan besar di Papua. Ayah saya dulu Lurah pertama di Jayapura. Kami tinggal di kaki bukit, ga jauh dari pantai. Alhamdulillah bangga sekali jadi orang Papua", demikian tulisan Naufal yang diunggah di akun Twitter pribadinya, pada Selasa (13/7/2021).
Kritikan juga datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia menilai pernyataan Risma merendahkan Papua dan mendesak agar Risma segera mencabut pernyataannya.
"Pernyataan Menteri Sosial ini menyiratkan seolah Papua jd tempat hukuman ASN yg tak becus. Sebaiknya cabut saja pernyataan sensitif seperti ini", tulis Fadli Zon di akun Twitternya.
Beragam reaksi juga ditulis warganet. Beberapa di antaranya menulis bahwa tidak ada Unit Pelaksana Teknis Kemensos di Papua.
(dtv/dtv)