Kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang tajam. Meski demikian, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkap kenaikan mingguan kasus aktif nasional justru mengalami perlambatan.
Ia menjelaskan kasus aktif pada 27 Juni meningkat 45,52% dari minggu sebelumnya, kemudian pada 4 Juli meningkat 42,15%, dan pada 11 Juli meningkat 27,36%.
"Peningkatan ini cenderung lebih rendah daripada minggu-minggu sebelumnya," ujar Prof Wiku dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).
Ia menambahkan terdapat 16 provinsi dari 34 provinsi yang mengalami perlambatan kenaikan kasus aktif. Namun, dari 7 provinsi di Pulau Jawa Bali, tidak seluruhnya menunjukkan perlambatan kenaikan.
Prof Wiku menyebutkan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Banten mengalami perlambatan kenaikan kasus mingguan. Adapun rincian kenaikannya sebagai berikut.
1. Kasus di DKI Jakarta pekan sebelumnya naik 50%, sementara pekan ini naik 1,55%
2. Jawa Barat pekan sebelumnya naik 50%, pekan ini naik 36%
3. DIY pekan sebelumnya naik 49%, pekan ini naik 39%
4. Jawa Timur pekan sebelumnya naik 51%, pekan ini naik 50%
5. Banten pekan sebelumnya naik 56%, pekan ini naik 30%.
"Adanya perlambatan kenaikan kasus aktif ini dapat terjadi karena kenaikan kasus positif yang tinggi diimbangi dengan kenaikan kesembuhan yang tinggi juga," katanya.
Menurutnya, perlambatan kenaikan kasus ini penting karena menunjukkan kemampuan dalam melawan pandemi COVID-19. Ia menambahkan, jika dilihat pada gap antara kenaikan kasus positif dan kesembuhan semenjak lonjakan kasus pada beberapa pekan terakhir, penambahan kasus positif jauh lebih tinggi daripada penambahan kesembuhan setiap harinya.
Akan tetapi, dalam beberapa hari terakhir perkembangannya menunjukkan gap yang semakin kecil antara penambahan kasus positif dan penambahan kesembuhan.
"Hal ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan pada minggu lalu bahwa tingginya kasus aktif dapat menjadi peluang untuk terus meningkatkan angka kesembuhan," terangnya.
Prof Wiku pun mengungkap pekan ini DKI Jakarta berkontribusi pada setengah dari total kesembuhan mingguan nasional. Untuk itu, ia mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang bergerak cepat menangani pasien sehingga kesembuhan dapat ditingkatkan.
Kesiapsiagaan dan Pemantauan
Prof Wiku pun mengingatkan pentingnya pemantauan kapasitas rumah sakit dan puskesmas kepada pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah daerah agar dapat segera melakukan konversi tempat tidur non-COVID menjadi untuk pasien COVID jika seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sudah penuh.
Jika sudah tidak bisa lagi dikonversi, lanjutnya, maka perlu segera membangun atau membuka tempat isolasi terpusat atau fasilitas penanganan darurat dengan mempertimbangkan jumlah kasus di wilayah masing-masing.
Ia menilai kesiapsiagaan dan langkah antisipatif dari Pemerintah Daerah dapat menjadi kunci penanganan COVID-19 yang cepat dan tepat. Sehingga harapannya risiko kematian dapat dihindari sedini mungkin.
Selain itu, Prof Wiku juga mengatakan masyarakat perlu tahu bahwa tidak semua kasus COVID-19 membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ia mengingatkan pada masyarakat, jika mengalami gejala COVID-19, dapat segera minta bantuan tetangga atau RT/RW setempat untuk melaporkan ke puskesmas agar dapat segera dilakukan testing dan tracing.
"Sedia termometer dan oximeter agar suhu tubuh dan saturasi oksigen dapat terus dipantau. Apabila mengalami perburukan, segera laporkan agar dapat dirujuk ke tempat isolasi terpusat atau ke rumah sakit," katanya.
Prof. Wiku pun menilai RT/RW berperan besar sebagai lapisan pertama pertolongan pada kasus positif di wilayahnya. Salah satunya dengan menunjukkan betapa pentingnya pembentukan posko di setiap desa/kelurahan agar setiap kasus COVID-19 dapat terkoordinasi dan tertolong sedini mungkin.
Ia juga meminta kepada ketua RT/RW di seluruh wilayah di Indonesia untuk selalu siap sedia dan bergerak cepat dalam mengkoordinasikan perangkat wilayah masing-masing. Khususnya untuk menolong pasien positif COVID-19 di wilayahnya.
Prof Wiku pun berpesan agar ketua RT/RW dapat mengkoordinasikan seluruh warga untuk gotong royong membantu warga yang sedang isolasi mandiri atau sedang dalam keadaan darurat yang butuh penanganan segera.
Untuk itu, ia kembali meminta seluruh pemerintah daerah agar dapat memastikan ketersediaan anggaran posko di wilayah masing-masing tersedia. Sehingga, anggaran tersebut dapat digunakan untuk menjalankan 4 fungsi posko.
"Jangan menganggap enteng setiap kasus yang ada, apalagi mengucilkan warga yang terkena COVID-19," pungkasnya.
(mul/ega)