Lestari Moerdijat Sebut Kesadaran Kolektif Kunci Sukses PPKM Darurat

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, kewaspadaan dan kerja keras tidak hanya di Jawa dan Bali dan 15 daerah di luar Jawa-Bali yang akan memberlakukan PPKM darurat, melainkan di seluruh daerah di Tanah Air.

"Kewaspadaan dan pencegahan yang sungguh-sungguh tidak hanya di daerah yang menerapkan PPKM Darurat, tapi di semua daerah tanpa kecuali," tegasnya dalam keterangan, Minggu (11/7/2021).

Ia memaparkan, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan, penambahan kasus baru COVID-19 pada Sabtu (10/7) sebanyak 35.094. Angka tersebut, kata politisi Partai NasDem yang akrab disapa Rerie ini, sedikit menyusut dibandingkan penambahan sehari sebelumnya yang mencapai 38 ribu lebih.

"Penurunan sementara itu jangan sampai membuat masyarakat lengah dan mengendurkan kewaspadaan untuk mematuhi prokes," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Atasi Lonjakan COVID-19

Rerie menilai, keputusan pemerintah memperluas cakupan PPKM Darurat hingga ke luar Jawa-Bali merupakan langkah tepat karena mengacu pada data penularan COVID-19 di 15 daerah tersebut yang mencapai level 4.

"Tingkat penularan virus corona yang berlangsung sangat cepat belakangan ini harus dihadapi dengan upaya-upaya pencegahan yang cepat pula. Pokoknya lebih cepat akan lebih baik," ucap anggota Komisi X DPR RI itu.

Diketahui, 15 wilayah di luar Jawa-Bali yang memberlakukan PPKM darurat mulai 12-20 Juli, di antaranya Pontianak, Singkawang, Berau, Balikpapan, Bontang, Batam, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Mataram, Sorong, Manokwari, Bukittinggi, Padang, Padang Panjang, dan Medan.

Efektivitas penerapan PPKM Darurat, kata Rerie, sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes dan semua larangan, serta pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kepatuhan bukan karena ada operasi prokes yang dilakukan oleh aparat keamanan setiap hari, tetapi harus menjadi kesadaran kolektif semua pihak untuk melindungi diri, keluarga dan sesama dari ancaman COVID-19," kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie berharap, berbagai masalah yang timbul selama penerapan PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu, menjadi masukan bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan agar menjadi lebih baik lagi ke depan.

"Kuncinya adalah ketegasan, dan setiap orang atau pihak yang melanggar harus dikenakan sanksi agar memberikan efek jera," ujarnya.

Baca juga: Konsistensi Dibutuhkan untuk Atasi Kendala Pengendalian COVID-19

Lebih lanjut, Rerie mengungkapkan, pihaknya mendorong percepatan vaksinasi, yakni minimal mencapai 1 juta orang setiap hari selama Juli dan ditingkatkan pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga, kata dia, lebih cepat terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Sebagai informasi, untuk mempercepat proses vaksinasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam Permenkes tersebut, Kemenkes mengizinkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong atau mandiri dilakukan oleh individu. Hal itu berarti setiap warga bisa membeli dan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di klinik khusus.

Adapun Rerie berharap agar kemudahan vaksinasi dapat diawasi secara ketat sehingga pelaksanaannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok.

"Terutama mengawasi jangan sampai harga atau tarif vaksinasi gotong royong itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam permenkes," kata dia. (akn/ega)