.webp)
Absensi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (Waketum PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam rapat di DPR RI dijadikan 'bahan' pembahasan. Soal absensi disinggung-singgung lantaran narasi 'failed nation' atau negara gagal yang digaungkan Ibas.
Awalnya Ibas mempertanyakan kemampuan Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 yang kini semakin ganas. Ibas tak ingin Indonesia menjadi failed nation dalam penanganan pandemi Corona.
"Begini ya, COVID-19 makin 'mengganas'. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?" kata Ibas dalam keterangan tertulis yang dibagikan Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra, Rabu (7/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai negara kita disebut sebagai 'failed nation' atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," sambung dia.
Pernyataan Ibas di atas itulah yang membuat absensinya dalam rapat DPR dibahas. Ibas merupakan anggota DPR RI Fraksi PD yang duduk di Komisi VI.
Setidaknya ada dua kolega Ibas di Komisi VI yang menyinggung soal absensi, salah satunya Andre Rosiade. Satu lagi Achmad Baidowi.
Andre menyarankan Ibas memberikan kontribusi nyata dengan hadir dalam rapat Komisi VI, baik secara fisik maupun virtual. Menurut Andre, ada banyak hal yang bisa dibahas oleh Ibas dalam rapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi VI.
Misalnya soal BUMN. Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi meningkatkan vaksinasi, produksi obat-obatan hingga vitamin. Soal perdagangan, Ibas dapat meminta kepastian ketersediaan oksigen. Selain itu, Ibas juga bisa meminta Kemenko Kemaritiman dan Investasi menunda masuknya tenaga kerja asing.
"Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat. Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sekali lagi, hadir bisa bisa secara fisik maupun virtual," imbau Andre kepada wartawan, Kamis (8/7).
Sedangkan Achmad Baidowi mencontohkan kritiknya terhadap pemerintah yang dilakukannya dalam rapat di DPR. Politikus yang kerap disapa Awiek itu mengaku selalu menyoroti peran BUMN farmasi.
"Misalnya terkait penanganan COVID-19. Saya yang ada di Komisi VI selalu menyampaikan kritik ataupun saran terhadap BUMN yang mendapat penugasan, khususnya di bidang farmasi. Sementara untuk kementerian lainnya lebih pada penanganan ekonomi," sebut Awiek.
Ibas pun seharusnya bisa melakoni apa yang dilakukan Awiek. Baru kemudian Awiek menyindir kehadiran Ibas di rapat Komisi VI DPR.
"Saya itu satu komisi dengan Mas Ibas, insyaallah beliau juga mengikuti perkembangan di Komisi VI. Nah, alangkah produktif jika hal tersebut disampaikan dalam rapat resmi, bukan di media. Atau mungkin pas rapat beliau berhalangan," ucapnya.
Baca respons Partai Demokrat di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Blak-blakan Suryo Pratomo, 7 Kunci Damai dengan Corona
Respons PD Saat Absensi Ibas Dibahas
Partai Demokrat tentu tak tinggal diam waketumnya, Ibas, jadi 'bulan-bulanan'. Kepala Bakomstra (Badan Komunikasi Strategis) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pun Heran mengapa kritik soal penanganan Corona, yang terkait dengan nyawa, justru dibalas dengan absensi.
"Ini kan yang bicara anggota Dewan. Kalau level buzzer kita masih memaklumi, memang levelnya segitu. Kita sedang membahas nasib nyawa rakyat, dia malah bahas daftar hadir. Logical fallacy benar ini," ujar Herzaky.
Elite PD lainnya juga ikut membela. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Putu Supadma Rudana mengulas aturan pembatasan rapat fisik di DPR karena virus Corona varian Delta. Putu, yang juga anggota Komisi VI, menegaskan bahwa Ibas aktif dalam rapat di DPR.
"Setiap fraksi punya mekanisme, penugasan, dan pengaturannya juru bicara sendiri. Mas Ibas sendiri juga aktif bertugas di DPR RI dan ikut mengawal setiap proses pengambil keputusan di DPR RI. Beliau berperan penting tidak hanya di Komisi VI, tapi juga di Badan Anggaran sebagai pimpinan," sebut Putu.
Wasekjen PD Irwan juga tidak terima Ibas 'diserang'. Irwan mengungkit dukungan yang diberikan Partai Demokrat ke pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19.
"Harus diingat bahwa Fraksi Partai Demokrat memberikan dukungan penuh pada pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan.
Irwan menilai narasi failed nation yang digaungkan Ibas semestinya dianggap sebagai masukan untuk pemerintah. Sebab, PD menganggap penanganan Corona yang dilakukan pemerintah jauh dari kata berhasil.
"Bahwa pernyataan failed nation dari Mas Ibas Ketua Fraksi Partai Demokrat itu harusnya dilihat sebagai masukan, warning, dan wake up call pada pemerintah atas kondisi penanganan COVID-19 yang masih jauh dari standar dan keberhasilan," sebut Irwan.
