Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Musyafak menjelaskan bahwa PPKM Darurat merupakan aturan ketat yang tidak mungkin dilanggar.
Meski demikian, kata dia, Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan pangan nasional.
"Kementan adalah Kementerian yang punya tanggung jawab besar untuk mengamankan ketersediaan pangan nasional. Dan, itu perlu koordinasi, monitoring, dan sebagainya, sehingga tidak mungkin di Kementan itu lockdown 100 persen," kata Musyafak dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).
Diketahui, kantor pusat Kementan sebelumnya disegel oleh Satgas COVID-19 DKI-Jakarta karena diduga melanggar protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja.
Namun, tak berselang lama, penyegelan dibatalkan setelah Satgas mendapatkan penjelasan dan melakukan pengkajian ulang terkait tugas dan fungsi Kementan dalam hal ketersediaan pasokan pangan nasional.
Musyafak mencontohkan, para pegawai di Badan Karantina Pertanian (Barantan) tetap masuk kantor, meski hanya 25 persen. Alasannya, Barantan termasuk unit esensial yang memiliki tugas dalam pelayanan perkarantinaan pada masyarakat.
"Barantan itu masuk, tapi tidak lebih dari 25 persen, sehingga sebetulnya sudah menerapkan protokol COVID-19 dan sekarang segelnya juga sudah dilepas. Semua sudah clear," katanya.
Sebagai informasi, sebanyak 303 orang pegawai Kementan yang terpapar COVID-19. Jumlah ini tersebar di unit unit kerja pertanian bukan hanya di kantor pusat.
"Jadi, bukan hanya di kantor pusat saja, jumlah yang terpapar itu ada di mana-mana. Jadi sekali lagi, terkait PPKM ini, Pak Sekjen sudah membuat surat edaran, di situ dijelaskan aturan ketat dan disiplin prokes. Untuk kantor yang pegawainya banyak terpapar dan tugasnya tidak esensial maka lockdown tiga hari, kalau pun masuk, maksimal 25 persen," tegasnya.
Oleh karena itu, Musyafak menjelaskan pihaknya, terutama Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Menurut Musyafak, Sekjen Kasdi Subagyono langsung menyampaikan klarifikasi, menjelaskan secara intens kepada Satgas COVID-19 DKI Jakarta disertai data pendukung.
"Pak Sekjen sudah menjelaskan kepada Tim Satgas dan Pak Sekda. Akhirnya stiker lockdown sudah dilepas," tutupnya.
(ega/ega)