Disebut Kebiri Kedaulan Rakyat, Ketua DPD Ingin Amandemen ke-5 UUD 1945

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 15:35 WIB
La Nyalla Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali menyampaikan pentingnya melakukan amandemen ke-5 UUD 1945. Kali ini, ia mengutarakan hal tersebut saat menjadi pembicara di FGD Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya yang berlangsung secara virtual.

Dalam gelaran bertema 'Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebagai Peneguhan Kedaulatan Rakyat dan Penguatan Sistem Presidensiil', LaNyalla mengungkap
alasan DPD RI mewacanakan dilakukannya amandemen ke-5 konstitusi sebagai koreksi atas amandemen sebelumnya. Menurutnya, banyak frasa kalimat dan norma yang harus dikoreksi dari hasil amandemen konstitusi tahun 2002 lalu.

Ia menilai terdapat sejumlah undang-undang yang merugikan bangsa akibat amandemen 2002 lalu. LaNyalla menyebutkan salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, UU yang mengatur soal presidential threshold ini dianggap mengebiri kedaulatan rakyat dengan membatasi calon-calon pemimpin terbaik untuk mendapat hak yang sama untuk bisa tampil di pemilihan umum.

"Undang-Undang tentang Pemilu di Pasal 222 yang memberi ambang batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara partai politik secara nasional, sama sekali tidak derivatif dari pasal 6A Undang-Undang Dasar hasil Amandemen 2002. Karena Pasal 6A Ayat (3) dan (4), mengatur Ambang Batas keterpilihan. Bukan pencalonan. Tetapi faktanya, oleh Mahkamah Konstitusi hal itu dianggap Open Legal Policy pembuat undang-undang," ungkap LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Ia menambahkan, DPD RI memperjuangkan amandemen ke-5 agar dilakukan koreksi dengan memberi frasa yang lebih kuat tentang tidak adanya ambang batas pencalonan. LaNyalla pun menegaskan setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa batas minimal perolehan suara.

"DPD RI membutuhkan rekomendasi dan latar belakang pemikiran, perlunya memberi frasa yang lebih jelas dan kuat terhadap hal itu," ujarnya.

Tak hanya itu, ia pun mempersoalkan bunyi Pasal 222 UU Pemilu yakni mengenai kalimat 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya' terkait dengan kepesertaan pada Pemilihan Umum. Menurutnya, poin tersebut tidak derivatif dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.

Ia menerangkan pada Pasal 6A Ayat (2) menyebutkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 'sebelum pelaksanaan pemilihan umum'. Menurut para pelaku amandemen, lanjutnya, kalimat 'sebelum pelaksanaan pemilihan umum' normanya adalah partai politik peserta pemilu saat itu mendaftarkan nama capres dan cawapres sebelum Pilpres.

"Makna dan hermeneutika kalimat 'sebelum pelaksanaan pemilihan umum' sangat berbeda dengan kalimat 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya'," kata LaNyalla.

Atas dasar hal tersebut, menurutnya sangat tidak logis bila pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019 diajukan oleh partai politik peserta pemilu di tahun 2014. Begitu juga dengan Pilpres di tahun 2024 nanti jika harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019.

Walau begitu, LaNyalla mengatakan oleh MK hal tersebut dianggap sebagai Open Legal Policy sehingga upaya Judicial Review atas Pasal 222 UU Pemilu mengalami kegagalan.

"Padahal kalimat 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya' telah menjadi penghalang bagi partai politik baru peserta pemilu pada 2024 nanti untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara konstitusi menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik," papar LaNyalla.

LaNyalla menilai UU Pemilu khususnya Pasal 222 dapat disimpulkan sebagai desain besar dari oligarki untuk menguasai negara secara keseluruhan. Buntutnya, negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk memperkuat akumulasi kekayaannya. Bahkan kalau perlu, negara harus menjadi pelayan bagi kaum oligarki.

"Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di UU Pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul dua pasangan calon yang head to head. Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya," tuturnya.

Ia mengatakan hal ini terbukti karena dalam pemilu sebelumnya Indonesia sempat memunculkan dua pasang calon yang menimbulkan konsekuensi terjadinya pembelahan politik dan polarisasi kuat di akar rumput. Bahkan, hingga kini hal tersebut masih dirasakan.

Menurut LaNyalla, keadaan itu sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini.

"Dampak kedua, presidential threshold mengerdilkan potensi bangsa. Karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik," jelasnya.

Ia pun menilai presidential threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Sebab, pembatasan calon berarti juga membatasi saluran politik pemilih. Menurutnya, peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Hal ini pun berisiko membuat kedaulatan rakyat melemah karena tergerus kedaulatan partai yang semakin menguat.

"Dan dampak keempat, partai kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya, partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional," sebut LaNyalla.

Adanya aturan ambang batas capres dianggap menutup peluang kader partai politik kecil untuk tampil di gelanggang Pilpres. Sebab, hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres. Apalagi, kata LaNyalla, dalil bahwa presidential threshold dikatakan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah.

"Karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu. Bukan di hilir," katanya.

Dalam kesempatan ini, LaNyalla mengungkap adanya kongsi dalam politik memang sesuatu yang lumrah. Akan tetapi, menurutnya akan menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar hanya ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres. Terlebih jika kedua pasangan dimunculkan untuk bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru.

"Aturan presidential threshold bisa membuka peluang menuju dua kemungkinan itu. Terlebih ketika oligarki semakin menguat. Didukung jaringan dan sokongan finansial, oligarki bisa mengatur permainan politik di dua kubu bersebelahan," terang LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini juga menyinggung peluang calon presiden dan calon wakil presiden perorangan, atau dari kalangan non-partai. Ia mengatakan pihaknya berikhtiar untuk mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD RI dalam mengajukan pasangan capres-cawapres.

"Disebut memulihkan, karena bila melihat sejarah perjalanan lembaga legislatif, hilangnya hak DPD RI untuk mengajukan kandidat capres-cawapres adalah kecelakaan hukum yang harus dibenahi," tuturnya.

LaNyalla pun mengingatkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum amandemen UUD 1945. Saat itu MPR terdiri atas DPR dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Oleh karena itu, menurutnya baik DPR selaku Anggota MPR maupun Anggota MPR dari unsur Utusan Daerah sama-sama memiliki hak mengajukan calon.

"DPD RI lahir melalui amandemen ketiga, menggantikan Utusan Daerah. Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak dihilangkan. Termasuk hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ungkapnya.

Ia menilai DPD memiliki legitimasi yang kuat karena posisi DPD RI dan Utusan Daerah memiliki perbedaan dari sisi keterpilihan. LaNyalla menjelaskan bila Utusan Daerah dipilih secara eksklusif oleh anggota DPRD Provinsi, maka anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

"Ini menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif Non-Partisan yang memiliki akar legitimasi kuat dan mandat langsung dari rakyat," tegasnya.

Pada kegiatan ini, ia pun mengajak semua pihak untuk berkaca dan merespons baik hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis Sabtu (22/5). Hasil survei tersebut menemukan bahwa 71,49% responden ingin calon presiden tidak harus kader partai dan hanya 28,51% saja yang menginginkan calon presiden dari kader partai.

"Seharusnya DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49% responden dari hasil survei ARSC yang menginginkan calon presiden tidak harus kader partai. Makanya saya menggagas bahwa Amandemen ke-5 nanti, harus kita jadikan momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa," tambahnya.

"Kalau Partai Politik, yang di parlemen direpresentasikan melalui DPR RI dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, maka DPD RI sebagai representasi daerah idealnya juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengusung, misalnya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dari usulan DPD RI," pungkasnya.

Apalagi, lanjutnya, bangsa ini lahir atas proses panjang perjuangan komunitas civil society yang meliputi Kerajaan Nusantara hingga pesantren serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Untuk itu, LaNyalla menegaskan bahwa negara Indonesia bukan dilahirkan oleh partai politik.

(mul/mpr)