Inmendagri PPKM Darurat Direvisi, Ini Aturan Baru WFO Sektor Esensial

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 13:54 WIB
PSBB ketat di DKI Jakarta mulai diberlakukan hari ini hingga dua pekan ke depan. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman pun lancar.
Perkantoran di DKI Jakarta (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan revisi Instruksi Mendagri (Inmendagri) PPKM Darurat. Inmendagri baru ini mengatur perubahan terkait aturan pembatasan kegiatan sektor esensial dan kritikal.

Revisi ini dituangkan dalam Inmendagri tentang Perubahan Kedua Instruksi Mendagri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri ini diteken pada hari ini, Kamis (8/7/2021).

Berikut perubahan utamanya:

Mengubah pada Diktum KETIGA:

I. Huruf c angka 1) dan angka 3) sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti:
a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
d. perhotelan non penanganan karantina, dan
e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib
memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna
mendukung operasional,
2. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf, dan
3. untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi
perkantoran guna mendukung operasional,

3) kritikal seperti:

a. kesehatan;
b. keamanan dan ketertiban masyarakat:
c. penanganan bencana,
d. energi,
e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat,
f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan,
g. pupuk dan petrokimia,
h. semen dan bahan bangunan,
i. obyek vital nasional,
j. proyek strategis nasional,
k. konstruksi (infrastruktur publik):
l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan

2. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

ll. Huruf f sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Inmendagri PPKM Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Simak video 'Direvisi Pemerintah, Ini Kriteria Pekerja yang Boleh WFO Saat PPKM Darurat':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/imk)