Anies: Ada Pembaruan Kriteria Sektor Esensial dan Kritikal PPKM Darurat

Tiara Aliya - detikNews
Rabu, 07 Jul 2021 16:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies Baswedan (Foto: Dok.Pemprov DKI)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai rapat bareng Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Anies mengungkap kriteria sektor esensial dan kritikal di masa PPKM darurat bakal diperbarui.

"Baru saja tadi selesai kita melakukan rakor dipimpin bapak Menko Kemaritiman dan Investasi di situ ada pembaharuan atas kriteria sektor esensial dan kritikal," kata Anies kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).

Hasil rapat tersebut selanjutnya bakal segera diumumkan ke publik. Nantinya warga bisa mencocokkan kriteria baru sektor esensial dan kritikal di masa PPKM darurat.

"Saya minta kepada manajemen perusahaan untuk mencocokkan apakah perusahaannya masuk atau tidak. Bila tidak masuk, jangan paksakan karyawannya untuk bekerja," ujar Anies.

Anies mengatakan hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dia mewanti-wanti agar perusahaan mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.

"Jadi nanti akan ada pengumuman detail, intinya yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat pelayanan customer itu jalan, bisa hadir karyawannya. Tapi yang bersifat manajemen itu bisa dilakukan di rumah. Nanti detailnya akan diumumkan secara lengkap," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta melakukan operasi yustisi untuk menindak perusahaan-perusahaan non-esensial yang melanggar PPKM darurat. Dari hasil patroli bersama, ditemukan ada 103 perusahaan non-esensial yang melanggar PPKM darurat.

"Ada sekitar 103 perusahaan non-esensial dan kritikal yang ditindak dalam rangka operasi yustisi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Yusri menyampaikan ke-103 perusahaan yang melanggar PPKM darurat ini telah diberikan sanksi.

"Disegel sementara oleh pemerintah. Satgas Gakkum masih melakukan pengecekan dan sekarang pun masih dilakukan," imbuh Yusri.

Yusri mengatakan 103 perusahaan non-esensial dan kritikal tersebut diduga melanggar PPKM darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021.

Simak juga 'Luhut-Anies Minta Pekerja yang Dipaksa Ngantor Wajib Lapor!':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/knv)