Patroli PPKM Darurat, Kapolda Metro: Kita Sisir Kantor Pencakar Langit

Yogi Ernes - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 10:58 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pimpin apel besar penegakan hukum PPKM darurat di Polda Metro Jaya
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pimpin apel besar penegakan hukum PPKM darurat di Polda Metro Jaya. (Yogi/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro hari ini menggelar apel besar terkait penegakan hukum pelanggaran PPKM darurat. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

Polda Metro Jaya mengevaluasi sejumlah catatan dalam pelaksanaan PPKM darurat yang memasuki hari keenam ini. Salah satunya terkait pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan perkantoran non-esensial dan non-kritikal selama PPKM darurat.

"Kita akan mengoptimalkan PPKM darurat, khususnya di gedung perkantoran. Bagaimana kita ketahui, laju penyebaran COVID-19 di Jakarta semakin hari semakin tinggi. Mari kita sisir gedung perkantoran pencakar langit seperti yang ada di depan ini," kata Fadil di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Menurut Fadil, kebijakan penyekatan dan pengawasan berbasis komunitas selama PPKM darurat akan berakhir percuma jika perkantoran non-esensial dan non-kritikal tetap beroperasi. Untuk itu, pengawasan di lokasi tersebut harus segera diperketat.

"Hasil observasi di lapangan, interview di jalan, masih banyak masyarakat yang bekerja karena disuruh-diperintah oleh atasan atau majikan. Pengetatan tidak boleh hanya di basis komunitas, tidak boleh hanya di RT dan RW. Tidak boleh hanya di jalan. Hal ini semua akan jadi sia-sia jika atasan tetap menyuruh kerja," terang Fadil.

72 Titik Penyekatan

PPKM darurat diketahui mulai diterapkan pemerintah sejak Sabtu (3/7) hingga Selasa (20/7) mendatang. Sejumlah kebijakan untuk menekan mobilitas warga diterapkan.

Khusus di DKI Jakarta sendiri, Polda Metro Jaya menyiapkan 72 pos penjagaan. Sebanyak 72 pos itu tersebar di ruas jalan tol, jalan protokol, hingga ruas jalan perbatasan menuju Jakarta.

Hingga hari keenam pelaksanaan kebijakan tersebut, polisi mengklaim mobilitas warga mulai turun berkat PPKM darurat. Selain menekan mobilitas warga lewat jalur penyekatan, polisi bersama Pemprov DKI pun aktif melakukan sidak terhadap perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang masih beroperasi.

perusahaan non-esensial yang membandel disanksi pidana, simak di halaman selanjutnya

Simak Video: 21 Kantor non-Esensial Pelanggar PPKM Darurat Naik Penyidikan

[Gambas:Video 20detik]