Saya Terjerat 99 Aplikasi Pinjol-Kini Diteror, Apa yang Harus Saya Lakukan?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 09:15 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Foto: Pinjam Online Abal-abal (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)

3. LAPORAN KE KEPOLISIAN RI

Jika pihak Pinjol Ilegal melalui debt collector-nya melakukan tindakan penyebaran data pribadi dan menghubungi kontak yang ada dalam HP Saudari atau mempermalukan bahkan mengancam terkait nyawa maka saudarai dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian dengan dasar hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini dan bisa juga menggunakan pasal-pasal lain yang terkait.

1. Terkait ancaman atau menakut nakuti, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi .

Sanksinya diatur dalam Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Terkait Akses Ilegal data Pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 32 ayat (2):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Pasal 48 ayat (2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Daftar pinjol ilegal yang digunakan Y (dok. pembaca detikcom)Daftar pinjol ilegal yang digunakan Y (dok. pembaca detikcom)

4. PENGADUAN KE SATGAS WASPADA INVESTASI

Saudari dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang beralamat di Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710 DKI Jakarta Indonesia, jika saudari memerlukan contoh pengaduan dapat menghubungi kantor kami.

Pengaduan ke Satgas Waspada Investasi ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi Satgas WI untuk melakukan penindakan dan penutupan Pinjol Ilegal selanjutnya mengajukan pemblokiran website dan aplikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kita tidak boleh berkecil hati menghadapi Pinjol Ilegal dan terus membuat pengaduan ke Satgas WI mengingat Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar 3193 Pinjaman Online Ilegal sampai dengan Juni 2021.

5. PENGADUAN KE OJK DAN DPR RI

Saudari juga dapat mengirimkan surat pengaduan maupun perlindungan hukum kepada Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua DPR RI Cq. Ketua Komisi XI DPR RI dengan harapan OJK dapat menerbitkan Peraturan yang lebih tegas mengenai perizinan dan saksi bukan hanya terhadap Platform Pinjaman Online/Fintech P2P Lending yg berizin dan terdaftar tetapi juga yang iIegal, jika dirasa payung hukum untuk menjerat Pinjol Ilegal secara Pidana diperlukan peraturan perundang-undangan tersendiri maka OJK dapat menyampaikan dan memberikan masukan kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra dari OJK untuk merevisi Undang-Undang yang terkait atau merumuskan suatu undang-undang khusus mengenai Pinjaman Online dengan titik berat pemberian Sanksi Pidana yang berat dan Denda yang besar.

Demikian uraian jawaban dari kami, semoga bermanfaat bagi saudari Y, para pembaca detikcom, dan masyarakat yang menjadi korban penagihan pinjol illegal maupun masyarakat yang berniat untuk memanfaatkan Pinjaman Online/Fintech Lending.

Jakarta, 7 Juli 2021
Hormat kami,


Slamet Yuono, SH, MH
s_yuono@yahoo.com

SEMBILAN SEMBILAN & REKAN
Advokat dan Konsultan Hukum
Menara 165, 4th Floor
Jl TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan
021 50812002 ext 575


Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


Tentang detik's Advocate:

detik's Advocate adalah rubrik baru di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya dan akan ditayangkan di detikcom, baik dalam bentuk artikel ataupun visual.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate

Lihat juga Video: Heboh Foto Selfie KTP Dijual, Diduga Ulah Pinjol Ilegal

[Gambas:Video 20detik]





(asp/haf)