Polisi Ungkap Alasan Lurah di Depok Gelar Hajatan di Tengah PPKM Darurat

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 07 Jul 2021 11:54 WIB
Jakarta -

Oknum lurah di Depok berinisial S menggelar resepsi pernikahan di Depok di tengah kebijakan PPKM Darurat. Polisi menyebut alasan oknum lurah tersebut tetap menggelar resepsi pernikahan karena undangan telanjur disebar.

"Ya karena undangan sudah terlanjur tersebar, sebenarnya klasik saja alasannya," kata Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar di Polres Metro Depok, Rabu (7/7)2021).

Imran menerangkan sejatinya oknum lurah ini sudah tahu perihal kebijakan PPKM darurat. Apalagi, menurut Imran, lurah sebagai aparat pemerintahan pasti sudah mengetahui aturan yang tidak boleh dilakukan di dalam kebijakan tersebut.

"Saya kira pasti tahu, sebelum diberlakukan sosialisasi sudah ada, apalagi yang bersangkutan kan kerja pemerintah," ujarnya.

Imran mengatakan dalam resepsi pernikahan di masa darurat ini, tidak boleh ada prasmanan dan hanya dihadiri oleh 30 orang saja. Namun apa yang dilakukan oknum lurah itu, lanjut Imran, ternyata menyajikan prasmanan disertai musik dengan tamu undangan yang hadir mencapai 300 orang.

"Aturan itu kan tidak boleh prasmanan, hanya boleh dihadiri 30 orang, tetapi itu 300 orang, dan itu sebenarnya aturan tidak boleh ada prasmanan, harus makanan itu pulang. Itu faktanya adalah ada prasmanan, ada musiknya," tuturnya.

Diketahui, kasus dugaan pelanggaran pidana terkait resepsi pernikahan oknum lurah di Depok inisial S di masa PPKM darurat memasuki babak baru. Oknum lurah tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Keterangan itu disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok. Pihak Kejari Depok mengaku telah menerima surat penetapan tersangka Lurah S dari Polres Metro Depok.

"Kami hari ini telah menerima SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) terkait kasus lurah pelanggar protokol kesehatan inisial S dan telah menunjuk jaksa penuntut umum untuk menangani perkara ini. Kita akan segera pelajari terkait kelengkapan formil dan materiil," kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro kepada wartawan, Selasa (6/7).

Menurut Sri Kuncoro, dari pemeriksaan sejauh ini, Lurah S dianggap telah melanggar sejumlah pasal terkait resepsi pernikahan di tengah PPKM darurat yang digelarnya. Pasal itu mulai dari UU tentang wabah penyakit menular dan KUHP pidana perihal ajakan melawan petugas.

"Tersangka S disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 14 UU RI No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 216 KUHP," terang Sri Kuncoro.

(whn/aik)