PAN Nilai Bantuan Luar Akan Sia-sia Bila Warga Tak Disiplin Prokes

PAN Nilai Bantuan Luar Akan Sia-sia Bila Warga Tak Disiplin Prokes

Dwi Andayani - detikNews
Rabu, 07 Jul 2021 08:15 WIB
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (detikcom)
Jakarta -

Pemerintah tak menutup kemungkinan meminta bantuan pihak luar bila kasus Corona atau COVID-19 di Indonesia mencapai 50 ribu per hari. PAN menilai bantuan dari luar akan percuma bila warga tak disiplin mematuhi protokol kesehatan mencegah Corona.

"Kalau ada bantuan asing dalam bentuk vaksin, tapi kita tidak disiplin kita tidak menerapkan protokol kesehatan masih abai dengan rambu-rambu yang diberlakukan oleh WHO ya sama saja itu tidak akan menghasilkan apa-apa," ujar Ketua DPP PAN, Saleh P Daulay, saat dihubungi, Selasa (6/7/2021) malam.

Saleh mengatakan penanganan COVID-19 berkaitan erat dengan disiplin warga dan ketegasan pemerintah. Dia juga mengatakan bantuan dari pihak luar hanya dapat berupa obat dan vaksin Corona.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penanganan COVID ini lebih erat kaitannya dengan internal negara kita, di mana ada aspek ketaatan, kedisiplinan dan ketaatan warga negara pada aturan yang diberlakukan itu sangat penting dan berpengaruh dalam rangka memutus mata rantai. Ditambah sikap tegas dan ketat dari pemerintah ini berpengaruh karena itu keberhasilan penanganan COVID ini ya kita sendiri," kata Saleh.

"Kalaupun ada bantuan ya itu tadi dalam bentuk obat dan vaksin. Kalau untuk menerapkan protokol kesehatan negara lain nggak bisa ikut campur, itu kan negara kita sanggup nggak kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, itu diserahkan pada masing-masing kita," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Saleh meminta pemerintah memikirkan baik-baik sebelum meminta bantuan luar dalam mengatasi Corona. Dia mengatakan hal ini penting karena kesulitan dalam menangani pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Andai kata pemerintah memang berniat meminta bantuan katakanlah pada pihak lain dalam hal ini saya tidak tau pihak mana yang dimaksud, apakah negara lain atau lembaga lain. Pemerintah harus memikirkan apa saja yang harus dimintatolongkan ke negara lain, kenapa, karena dalam situasi COVID yang darurat ini negara lain juga mengalami hal yang sama seperti kita, mempunyai tantangan yang sama dengan kita," tuturnya.

Dia juga menyoroti soal PPKM darurat yang sudah berlaku 4 hari. Menurutnya, belum ada hasil signifikan dari PPKM darurat.

"Skenario utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memutus mata rantai virus COVID ini secepatnya, yaitu dengan melakukan segala cara termasuk sekarang ini PPKM Darurat. Kelihatannya dalam dipraktikkan 4 hari belakangan ini, PPKM darurat belum menunjukkan hasil yang signifikan, karena orang yang terpapar COVID masih naik jumlahnya, itu tentu sangat mengkhawatirkan kita semua," ujar Saleh.

Pemerintah diminta libatkan seluruh elemen, simak halaman selanjutnya.

Lihat juga Video: Yuk Sama-sama Pakai Masker Dobel, Risiko Penularan Turun Sampai 95%!

[Gambas:Video 20detik]



Pemerintah Diminta Libatkan Seluruh Elemen Warga

Partai Gerindra menyebut pemerintah tak boleh menutup diri dari bantuan pihak lain. Pemerintah juga diminta melakukan yang terbaik dalam penanganan COVID-19.

"Saya pikir kita memang harus lakukan yang terbaik tapi persiapkan antisipasi jika terjadi yang terburuk. Kita nggak boleh menutup diri terhadap bantuan pihak lain," ujar Waketum Gerindra, Habiburokhman.

Dia mengatakan menyebut pemerintah perlu mengedepankan persatuan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pihak-pihak yang kerap mengkritik juga perlu dilibatkan untuk membantu warga yang terdampak.

Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman (Rahel Narda C/detikcom)Habiburokhman (detikcom)

"Selain itu, kita juga harus mengedepankan persatuan dalam menghadapi bencana ini. Seluruh elemen bangsa termasuk mereka yang kerap bersikap kritis terhadap pemerintah harus dilibatkan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi," kata Habiburokhman.

"Bisa direkrut relawan misalnya dari mahasiswa, buruh, pengusaha, PNS, pelajar, santri dan anggota parpol untuk membantu apa saja mulai dari tenaga sampai dana," sambungnya.

Dia juga menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif. Dia menilai hal itu lebih mudah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Di sisi lain pemerintah jangan juga gunakan pendekatan represif dalam penegakan aturan terkait COVID, kedepankan pendekatan edukatif persuasif. Dengan demikian, akan lebih mudah menggalang partisipasi seluas mungkin masyarakat untuk ikut membantu penanganan pandemi ini," tuturnya.

Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk COVID-19 di RI

Koordinator PPKM darurat Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan pemerintah tak menutup mata meminta bantuan pihak lain dalam skema skenario kasus terburuk ini. Luhut mengatakan pemerintah siap meminta bantuan jika kasus COVID masih memburuk.

"Tapi kalau kasus ini lebih nanti daripada 40 ribu, 50 ribu, kita tentu akan membuat skenario siapa yang akan kita nanti minta tolong dan sudah mulai kita kerucut itu semua. Oksigen sampai hari ini kami hitung sudah dibuat skenario oleh tim itu bisa sampai 5.000, mungkin malah paling jelek kita sudah bikin sampai 60-70 ribu kasus per hari. Tapi kita tidak berharap itu terjadi karena teman-teman polisi, TNI, saya kira sudah melakukan penyekatan yang cukup baik," ujar Luhut.

Luhut menyebut sejauh ini Indonesia sudah menjalin komunikasi dengan Singapura dan China.

"Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi dengan sumber-sumber lain," katanya.

Halaman 2 dari 2
(dwia/haf)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads