Masyarakat Harus Mengerti PPKM Darurat untuk Keselamatan

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 06 Jul 2021 18:23 WIB
Puluhan kendaraan berpelat nomor luar Bandung Raya diputar balik di pos penyekatan Cileunyi. Hal itu dilakukan karena saat ini  Bandung terapkan PPKM Darurat.
Foto: Wisma Putra/Detikcom
Jakarta -

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Prof Agus Surono berpendapat penutupan sementara area publik imbas PPKM Darurat penting dalam rangka mengurangi risiko penyebaran COVID-19 akibat kerumunan. Ia mengimbau masyarakat untuk mengerti keadaan saat ini.

"Saya kira masyarakat harus mengerti dan menyadari hal itu untuk keselamatan bersama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).

Dia menegaskan PPKM Darurat merupakan upaya pemerintah sebagai wujud negara hadir agar potensi terjadinya risiko penyebaran COVID-19 berkurang. Pada saat yang sama, pemerintah juga terus berupaya membentuk herd immunity dengan vaksinasi nasional.

Surono menekankan upaya yang dilakukan pemerintah pusat ini harus juga sinkron dan dipedomani oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahkan juga level pemerintahan terkecil pada tingkat desa dan kelurahan.

Hal itu juga sekaligus mempercepat pemenuhan hak kesehatan setiap masyarakat yang juga menjadi kewajiban dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

"Pengabaian terhadap adanya kebijakan pemerintah pusat terkait PPKM Darurat maka kepala daerah yang tidak melaksanakan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam PPKM Darurat Jawa-Bali kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. Sementara pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat. Tempat ibadah ditutup sementara.

Begitu juga fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup sementara.

(ncm/ega)