.webp)
Pada tahapan pemilihan bupati pertama dan PSU pertama di dua distrik, penyelenggara menghadapi situasi yang berat tapi berupaya menyukseskan semua proses hingga berhasil dan muncul putusan MK untuk dilakukan PSU lagi.
"Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat tetapi kami pada prinsipnya tidak bisa memaksakan karena kondisi yang dialami di daerah sangat sulit. Kita penyelenggara diancam habis-habisan. Kami merasa kemarin itu sudah sukses tetapi semua dibatalkan," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia khawatir, jika putusan MK itu dilaksanakan, tidak hanya berdampak, seperti perusakan atau pembakaran fasilitas pemerintah, tapi bisa saja berimbas pada kekerasan fisik kepada masyarakat Yalimo.
"Saya tidak mau mengawasi tahapan ini (PSU kedua kali) sebab atas putusan MK kemarin masyarakat secara spontan melakukan perusakan, pembakaran fasilitas pemerintah daerah dan jangan lagi berimbas pada kekerasan fisik pada masyarakat lain," katanya.
(idh/idh)
