Ganjil-Genap Dinilai Bisa Bantu Tekan Jumlah Kendaraan Masuk DKI

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 06 Jul 2021 07:13 WIB
Pengendara menerobos barier di titik penyekatan di Jl Blora, Jakpus
Foto: Pengendara menerobos barier di titik penyekatan di Jl Blora, Jakpus (Dias/detikcom)
Jakarta -

Peneliti dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga berharap agar kebijakan ganjil genap nomor kendaraan diterapkan di masa PPKM Darurat. Menurutnya, kebijakan itu bisa untuk mengurangi kendaraan masuk ke Jakarta.

"Pemerintah juga dapat menerapkan ganjil genap seluruh kendaraan se-Jabodetabek. Kecuali kendaraan medis, dan keamanan," kata Nirwono saat dihubungi, Senin (5/7/2021).

Bagi Nirwono, dengan adanya aturan itu, kemacetan di perbatasan karena ada penyekatan dan pemeriksaan bisa dikurangi.

"Ganjil genap berlaku untuk mobil dan motor. Tujuan utamanya, menekan mobilitas warga di tengah kondisi darurat ini," kata Nirwono.

Menurut Nirwono, sebenarnya, ganjil genap tidak diperlukan kalau lalulintas masa PPKM Darurat sudah efektif mengurangi aktivitas masyarakat. Namun, ternyata terjadi titik kemacetan di beberapa kawasan.

"Ganjil genap tidak diperlukan jika PPKM Darurat berhasil menekan mobilitas warga dan tidak terjadi atau menimbulkan kemacetan," katanya.

Selain itu, Nirwono pun meminta agar pemerintah daerah menyekat kendaraan secara berlapis menjelang DKI Jakarta. Sehingga, saat pintu masuk ibu kota, kendaraan yang disekat tidak terlalu banyak.

"Penyekatan harus dilakukan secara bertahap dari setiap perbatasan kota dan kabupaten Bodetabek, dan memperbanyak titik-titik penyekatan sehingga sebelum masuk wilayah DKI, sudah terjaring dan mencegah terjadinya antrean panjang," katanya.

Selain itu, pengawasan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home juga perlu dikerjakan dengan baik. Sehingga, tidak terjadi pergerakan dari rumah menuju kantor-kantor.

"Pemerintah harus tegas sidak dan menyegel perusahaan atau perkantoran nonesensial tujuan pekerja yang tetap buka. Hal ini akan membantu pengurangan para pekerja datang ke Jakarta," katanya,

Kemacetan terjadi di sejumlah titik penyekatan saat penerapan PPKM darurat Senin pagi tadi. Polisi menduga hal ini terjadi karena masih banyaknya kantor non-esensial yang beroperasi atau work from office (WFO).

Padahal, dalam aturan PPKM darurat, kantor di luar sektor esensial dan kritikal harus mewajibkan karyawannya bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Polisi pun bakal melacak kantor non-esensial yang melanggar aturan tersebut.

"Kita akan memeriksa kantor-kantor yang masih belum tutup. Padahal tidak termasuk yang kritikal dan esensial. Termasuk juga aturannya apakah dia WFH 100 persen atau WFO 50 persen atau boleh 100 persen WFO," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Simak Video: Polda Metro Perluas Penyekatan PPKM Darurat, Kini Ada 72 Titik

[Gambas:Video 20detik]



(aik/zak)