PDIP ke Pemprov: Posko Pengisian Tabung Oksigen Jangan Terpusat di Monas

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 06 Jul 2021 06:17 WIB
Gas cylinders with pressure gauge in a specialized laboratory. Laboratory material.
Foto: Getty Images/iStockphoto/Ladanifer
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta agar melibatkan sektor swasta untuk pemenuhan tabung oksigen. Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simajuntak, Pemprov harus mengakui dirinya tidak mampu berjalan sendiri.

"Pemprov harus terbuka menyampaikan, kita minta bantuan ke sektor swasta. Supaya, lebih cepat memasok kepada rumah sakit," kata Johnny saat dihubungi, Senin (7/5/2021).

Kemudian, Johnny pun menyebut posko seharusnya tidak terpusat di Monas. Tapi, disebar ke beberapa wilayah di DKI Jakarta. Sehingga, distribusi bisa disalurkan ke rumah sakit dan tempat lainnya.

"Artinya tidak terpusatkan di Monas. Mainkan di tingkat wilayah atau langsung ke RS. Bikin pos di lima wilayah. Semakin dibagi-bagi semakin cepat RS," katanya.

Dia juga meminta ada tim khusus untuk mengatasi masalah oksigen.

"Gubernur segera juga membentuk satgas yang khusus menangani oksigen," kata Wakil Ketua DPR PDIP DKI Jakarta ini.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, berharap Pemprov DKI juga menjaga harga tabung oksigen. Sehingga tidak ada mempersulit pasien COVID-19.

"Kami berharap pelaku usaha tidak aji mumpung memanfaatkan situasi di tengah penderitaan masyarakat akibat wabah COVID ini," ujar Khoirudin dalam keterangannya.

Selain soal tabung oksigen, Khoirudin meminta agar Pemprov DKI mengendalikan harga gas oksigen, vitamin, dan obat-obatan. Perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi ketersediaan dan harga gas oksigen.

"Lakukan distribusi langsung (single level) ke rumah sakit dan masyarakat, potong jalur distribusi," ujarnya.

Khoirudin yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 7, meminta masyarakat melaporkan bila ada oknum yang melakukan permainan harga ditengah kondisi darurat COVID-19, terlebih saat supply sedikit dan demand tinggi seperti ini rawan akan kriminalitas.

"Ini harus diantisipasi oleh penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian. Kami juga meminta Polda DKI Jakarta bersama TNI, agar mengawal pendistribusian tabung gas oksigen, untuk menghindari kericuhan ditengah masyarakat, seperti yang pernah terjadi di India beberapa waktu lalu," jelasnya.

Kemudian, Ketua Fraksi Golkar DKI, Basri Baco menyebut Gubernur DKI Jakarta harus meminta bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga ketersediaan tabung gas oksigen akan tetap lancar.

"Minta bantuan pusat saya rasa, dan agar semua industri berhenti dulu pake oksigen, berhenti dulu kerja, kita selamatkan nyawa rakyat dulu yang sedang kritis. Perlu kerja sama masyarakat Indonesia juga untuk membantu pemda dalam hal penyediaan oksigen ini," kata Baco.

Lihat Video: Mendag Sebut Impor Oksigen Tak Akan Ada Hambatan

[Gambas:Video 20detik]