.webp)
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan ini perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak agar pelaksanaannya efektif.
"Antrean panjang di titik-titik penyekatan memunculkan dugaan masih banyak instansi belum sepenuhnya menjalankan aturan yang ditetapkan dalam PPKM darurat," kata Lestari dalam keterangannya, Senin (5/7/2021).
Padahal menurutnya kebijakan PPKM Darurat sudah mengatur pelaksanaan bekerja dari kantor atau WFO maksimum 50 persen karyawan bagi sektor esensial. Sedangkan sektor non esensial menerapkan 100 persen work from home selama masa PPKM Darurat. Oleh karena itu dia mendorong agar para pemangku kepentingan dapat segera melakukan konfirmasi terhadap dugaan ketidakpatuhan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wanita yang akrab disapa Rerie ini menyebut sudah selayaknya dalam setiap penerapan kebijakan baru dilakukan pengecekan ulang, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan.
Lebih lanjut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mengatakan saat ini yang diperlukan adalah semangat kebersamaan dalam menjalankan kebijakan PPKM darurat. Sebab sebaik apapun kebijakan bila tidak dijalankan masyarakat akan menjadi percuma.
Rerie berharap seluruh masyarakat dapat mendukung jalannya PPKM Mikro. Dia pun meminta para pemangku kebijakan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya, guna mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19.
"Karena kesiapan tersebut dapat mendukung pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Dengan sikap saling percaya maka akan semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam pengendalian pandemi COVID-19 di Tanah Air," pungkasnya.
(akd/ega)
