.webp)
PPKM darurat memberlakukan para pekerja untuk work from home (WFH) di luar kategori esensial dan kritikal. Namun beberapa pengguna KRL tetap harus ke kantor di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini.
Salah satu pengguna KRL di Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bernama Satya, mengakui takut menggunakan KRL untuk bekerja. Namun dia mengaku tak opsi transportasi selain KRL.
"Kalau dibilang takut, saya nggak ada pilihan lain. Kalau naik motor atau kendaraan lain, tekor di ongkos, nanti gaji saya abis buat bensin atau parkir. Ya jadi prokes aja," kata Satya saat ditemui di lokasi, Senin (5/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebetulan kantor saya bergerak di bidang perhotelan ya, jadi kan masuk di kategori kritikal ya, jadi harus masuk," tambahnya.
 Satya, salah seorang pekerja pengguna KRL. (Azhar/detikcom) |
Pengguna KRL lainnya, Imam, mengatakan dirinya harus ke kantor karena dia merupakan seorang sopir. Dia menyebut sempat takut saat dia harus menggunakan KRL di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Kalau saya ini kan tugas lapangan sehari-hari nya. Jadi bos saya di departemen kesehatan, jadi saya driver setiap hari harus standby, seperti itu," kata Imam.
"Sempat, sempat takut bener, takut (naik KRL). Makanya kita pakai masker double-double, kadang pakai yang KN95. Saya sempet takut juga, tapi ya habis gimana, keadaan darurat kita seperti ini," imbuhnya.
Imam juga mengatakan bahwa peraturan pada PPKM darurat ini masih ada yang salah menurutnya. Hal itu dilihatnya dari penutupan jalan yang menurutnya menyusahkan mobilitas masyarakat.
"Sebenarnya ada bagusnya juga (peraturan PPKM darurat), cuma salah caranya. Keuntungannya memang kita jadi berkurang COVID-nya. Jadi kekurangannya ya itu, masyarakat yang masih bekerja susah untuk cari jalan keluarnya itu," ujarnya.
Selanjutnya, ada pengguna KRL Tuti yang merupakan pekerja mal di bidang kosmetik. Dia pun turut mengikuti peraturan pemerintah dalam kebijakan PPKM darurat ini walaupun masih harus ke kantor.
"WFH nya besok, hari ini WFH, besok masuk. Ya jadi kita harus ikutin aja peraturan pemerintah, ya buat jaga jarak juga ya, membantu biar cepat COVID-nya," ujar Tuti.
Tuti pun mengaku sempat takut naik kereta di kala angka COVID kian melonjak. Dia pun tetap taat dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes).
"Ya ada rasa deg-degan sih, rasa takut (naik KRL). Waswas pasti ada, tapi kita ikutin protokol kesehatan aja, pake masker, semua lah," katanya.
Baca imbauan Gubernur DKI Anies Baswedan soal PPKM darurat di halaman berikutnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya telah angkat suara dan mempersilakan warga melapor jika ada perusahaan non-esensial yang memaksa karyawannya bekerja di kantor saat PPKM Darurat. Dia menjamin timnya langsung bergerak menindaklanjuti laporan tersebut.
"Bagi karyawan yang bekerja di sektor non-esensial dan perusahaannya memaksa untuk bekerja, laporkan lewat JAKI. Anda laporkan di situ. Biar nanti tim kita bertindak," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/7).
Anies mewanti-wanti perusahaan agar taat pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di mana, hanya pekerja sektor esensial dan kritikal yang boleh berkegiatan di luar selama PPKM Darurat ini.
"Perusahaan-perusahaan mentaati keputusan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan hanya sektor esensial dan sektor kritikal yang bisa berkegiatan di masa PPKM darurat," tegasnya.
Diketahui, pada PPKM darurat ini kapasitas penumpang di tiap kereta maupun gerbong dibatasi. PT KAI Commuter bahkan mengurangi jumlah kapasitas penumpang dibanding aturan PPKM sebelumnya.
"Jumlah pengguna KRL yang dapat berada di dalam satu kereta pada satu waktu adalah 52 orang atau 32% dari kapasitas tiap keretanya, berkurang dari yang sebelumnya sejumlah 74 orang atau sekitar 40% dari kapasitas," VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, dalam keterangannya, Jumat (2/7).
Sementara itu, perkeretaan antarkota tetap berada di kapasitas 70%. Untuk KA perkotaan non-KRL tetap 50% disesuaikan dengan jadwal kereta.
