Suara Mahasiswa

GMKI Dukung Penutupan Pabrik yang Ganggu Lingkungan Danau Toba

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 05 Jul 2021 18:45 WIB
Ketua Umum GMKI, Jefri Gultom (Dok GMKI)
Ketua Umum GMKI, Jefri Gultom (Dok GMKI)
Jakarta -

DPR, MPR, hingga masyarakat telah menyoroti keberadaan perusahaan pulp rayon di Toba Sumatera Utara, yani PT Toba Pulp Lestari (PT TLP). Kini, pihak mahasiswa bersuara. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mendukung perusahaan itu ditutup dan pariwisata yang menguntungkan masyarakat digencarkan.

"Saya selaku Ketua Umum GMKI menginstruksikan seluruh cabang GMKI Se-Sumatera Utara untuk bergerak bersama masyarakat terdampak dalam memperjuangkan Gerakan tutup TPL, dan kami PP GMKI akan suarakan ditingkat pemerintah pusat," kata Ketua Umum GMKI, Edi Irawan Gultom, dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Senin (5/7/2021).

GMKI menyayangkan kekerasan yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban akibat konflik agraria di lokasi PT TPL. GMKI menawarkan solusi, lahan dari PT TPL dikembalikan ke masyarakat adat dan karyawan mendapat pesangon.

"Saya teringat dengan perkataan seorang sosiolog Johan Galtung yang mengatakan: Pembangunan yang melahirkan konflik tidak dapat disebut sebagai pembangunan," kata Jefri.

Sekretaris Fungsi Bidang Masyarakat GMKI, Timoteus Lubis, menyatakan telah mendatangi lokasi PT TPL di Sumatera Utara, dua pekan lalu. Dia memotret banyak persoalan, yakni konflik antarmasyarakat adat Desa Natumingka Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dengan PT TPL pada Mei 2021. Ada dua korban luka dari pihak masyarakat.

"Dan kriminalisasi masyarakat adat yang melakukan perlawanan," terang Timoteus Lubis.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan detikcom, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mencabut izin konsesi penggunaan lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) karena aktivitas TPL menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat adat, dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, hingga konflik kekerasan.

Bamsoet menjelaskan konflik antara PT TPL dengan masyarakat adat kerap terjadi akibat PT TPL memaksa masyarakat adat yang sudah lama mendiami berbagai wilayah konsesi untuk menerima PT TPL yang berhak menguasai dan mengelola wilayah adat tersebut. Sikap arogansi perusahaan ditunjukkan dengan berbagai upaya penggusuran yang selalu melibatkan aparat dan instansi pemerintahan.

"Saat ini, sekitar 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di lima kabupaten kawasan Danau Toba turut berkonflik dengan PT TPL. Total wilayah adat yang diklaim sepihak PT TPL sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektare," urai Bamsoet dalam keterangannya, Senin 31 Mei lalu.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung juga sudah meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pulp rayon itu. PT TPL disebut martin menggunakan Penanaman Modal Asing (PMA).

Warga Kabupaten Toba Sumatera Utara yakni Pendeta Faber Manurung sudah mendatangi Bareskrim Polri untuk mengadukan pencemaran lingkungan akibat PT TPL, pada 8 Juni lalu. Sebenarnya warga telah melaporkan perusahaan tersebut ke Bareskrim pada 2019 atas dugaan penyerobotan lahan. Laporan polisi (LP) tersebut teregister dengan nomor LP/103/V/2019/SU/TBS.

(dnu/dnu)