PPKM Darurat, Pengadilan di Jawa-Bali WFO 25%

Andi Saputra - detikNews
Senin, 05 Jul 2021 15:48 WIB
Kursi terdakwa di pengadilan
Ilustrasi Pengadilan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) memutuskan pengadilan selama PPKM Darurat tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan catatan, maksimal hakim dan pegawai yang masuk di tiap pengadilan 25% dari seluruh pegawai yang ada.

"Hakim dan aparatur pada satuan kerja yang berada di wilayah Jawa dan Bali dengan status level 3 dan 4, menjalankan pola kerja work from office (WFO) maksimal 25% dari jumlah keseluruhan hakim dan aparatur di satuan kerja yang bersangkutan," demikian bunyi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 Sekretaris MA yang dikutip detikcom, Senin (5/7/2021).

Bagi yang menjalankan kerja work from home (WFH), bekerja seperti biasa dengan menggunakan sistem daring. Pimpinan pengadilan diwajibkan melakukan pengawasan bagi pegawai yang WFO. Namun pengadilan di daerah di luar status level 3 dan 4 bekerja sesuai dengan SE Nomor 1 Tahun 2020.

"Menunda semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang di lokasi tertentu dan perjalanan ke luar kota, baik dinas maupun nondinas selama PPKM darurat, kecuali bersifat mendesak dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan satuan kerja," demikian bunyi SE yang ditandatangani Hasbi.

Bagaimana dengan di gedung MA? Hakim agung full 100% WFH, dengan catatan:

1. Menghadiri sidang musyawarah ucapan dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang perlu dimusyawarahkan lebih lanjut.
2. Ada kebijakan lain yang bersifat sangat penting dari tiap ketua kamar.
3. Pimpinan MA menghendaki kehadiran secara langsung.

(asp/dnu)