Jejak Perlawanan Bambang Trihatmodjo Vs Menkeu-Mensesneg di Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 04 Jul 2021 13:01 WIB
Bambang Trihatmodjo
Bambang Trihatmodjo (Foto: detikcom)
Jakarta -

Putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, tidak terima ditagih utang oleh negara sebesar Rp 54 miliar terkait dana SEA Games 1997. Bambang Trihatmodjo memilih melakukan perlawanan di pengadilan atas apa yang dialaminya.

Kasus ini bermula saat SEA Games di Jakarta pada 1997. Bambang saat itu menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti (TIM).

Ayah Bambang lalu menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres). Setelah hajatan SEA Games selesai dan Soeharto tumbang, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5 persen per tahun. Bambang tidak mau mengembalikan karena merasa tidak pernah berutang. Ia menggugat negara.

Berikut sederet perlawanan-perlawanan Bambang Trihatmodjo yang dirangkum detikcom, Minggu (4/7/2021):

Menggugat Pencekalan ke Luar Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencekal Bambang Trihatmodjo ke luar negeri karena tidak mau membayar utang. Pencekalan selama 6 bulan sejak akhir 2019 dan diperpanjang 6 bulan setelahnya.

Bambang Trihatmodjo tidak terima dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hasilnya, majelis hakim tidak menerima gugatan karena objek sengketa sudah berakhir/kedaluwarsa.

"Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikaitkan dengan diktum kedua objek sengketa, maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa sudah tidak memiliki daya laku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi," ujar majelis hakim pada 4 Maret 2021.

Kala itu, salah satu anggota tim hukum Prisma Wardhana Sasmita menyatakan sudah bisa memprediksi putusan itu.

"Hakim memutus NO, bukan menang salah satu pihak karena terkait prosedur. Keputusan Menteri Keuangan tidak diperpanjang oleh tergugat sejak 10 Desember 2020," kata Prisma pada Jumat (5/3/2021).

Ternyata Bambang tidak terima atas kekalahan itu dengan mengajukan banding. Berdasarkan informasi perkara PT TUN Jakarta, Selasa (22/6/2021), kasus itu sedang diadili dengan nomor perkara 122/B/2021/PT.TUN.JKT.

"Hakim ketua Nurman Sutrisno SH MHum, hakim anggota I Eddy Nurjono SH MH dan hakim anggota 2 Mohamad Husein Rozarius SH MH," demikian susunan majelis banding perkara Bambang Trihatmojdjo Vs Sri Mulyani itu.

Simak juga 'Saling Gugat Bambang Tri Vs Sri Mulyani':

[Gambas:Video 20detik]