Muncul isu liar menerpa mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, yang disebut melakukan lobi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menantunya, Jenderal Andika Perkasa, bisa menjadi Panglima TNI. Ketum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan mengatakan isu liar tersebut bisa dianggap fitnah.
Otto Hasibuan mengetahui persis integritas sosok Hendropriyono.
"Bahwa itu tuduhan terhadap Pak Hendropriyono itu adalah suatu dugaan fitnah terhadap beliau dan saya yakin dia tidak mungkin melakukan hal itu," kata Otto saat dihubungi, Sabtu (3/7/2021).
Ia mengatakan tidak mungkin Hendropriyono melakukan hal yang disebut-sebut melobi Presiden Jokowi untuk mendorong menantunya menjadi Panglima TNI. Menurut Otto, terkait penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.
"Saya tidak ingin melihat ada suatu isu-isu liar seperti ini, apalagi pemilihan suatu Panglima ABRI itu, itu kan sangat penting bagi negara kita ini. Itu poin utamanya sehingga saya ingin bahwa biarkanlah Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih siapa yang menjadi Panglima," katanya.
Ia berpendapat Hendropriyono adalah sosok yang berintegritas sehingga tidak mungkin melakukan upaya hal yang dianggap tidak benar, yaitu melobi Presiden Jokowi. Selain itu, Otto menilai bisa saja isu liar itu diembuskan untuk menjegal jenjang karier Andika.
"Mengenai soal Pak Hendropriyono disebut-sebut ada isu seperti itu (melobi), itu adalah hal-hal yang sangat tidak mungkinlah. Kita tahu betul bahwa Pak Hendropriyono itu adalah sosok yang berintegritas ya dan tidak mungkinlah di dalam masa kariernya beliau mau merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu," ujarnya.
"Jadi saya pikir kalau ada isu seperti itu, itu adalah isu yang hanya menyudutkan Pak Hendropriyono dan juga ingin menjegal Pak Andika sendiri karena biasanya untuk Panglima sendiri itu nggak perlu lobi-lobi, karena rekam jejaknya itu kan sudah jelas," sambungnya.
Adapun rekam jejak Andika Perkasa, menurut Otto, sudah baik, yaitu lulusan dari Universitas di Washington serta memiliki gelar Phd. Serta pernah bertugas di Kopassus.
"Pak Andika rekam jejaknya sudah jelas, dia lulusan dari universitas di Washington, memiliki jejak akademis juga sampai Phd, bahkan bapaknya jenderal, sehingga itu tidak diragukan lagi, pernah di Kopassus dan sebagainya," ungkapnya.
Karena itu, Otto menilai sebaiknya publik tak perlu mempersoalkan isu liar tersebut. Sebab, penunjukan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden.
"Jadi hal-hal seperti ini yang mestinya ya kita biarkan saja Pak Jokowi secara bebas memilihnya begitu loh, jangan kita menyudutkan, mendiskreditkan Pak Hendropriyono ya, itu yang saya tidak setuju. Semua pihak hendaknya bisa dengan tenanglah memberikan kesempatan yang luas kepada Presiden itu memilihnya," ungkapnya.
"Saya yakin bahwa Pak Hendropriyono tidak melakukan hal tersebut, saya tidak percaya. Menurut saya, itu bisa berpotensi fitnah itu tudingan terhadap Pak Hendro itu, jadi tudingan itu adalah fitnah terhadap Pak Hendro dan itu upaya menjegal karier terhadap Pak Andika," ujarnya.
Lebih lanjut Otto mengatakan tudingan yang dianggap fitnah itu bisa saja dibawa ke ranah hukum pidana apabila terbukti.
"Kalau cukup bukti-bukti bisa, saya juga melihat kalau terbukti ada fitnah di sana itu bisa dilaporkan secara pidana. Nah tetapi mungkin sementara kita tidak perlu sejauh itu, mari kita biarkan negara ini berjalan dengan baik. Sudah tidak perlu lagi ada trik-trik seperti itu. Saya kira zamannya tidak berlaku lagi. Lagi pula bagaimana... Pak Jokowi kan orang yang tidak bisa dilobi. Dia kan punya pertimbangan sendiri juga ya kan. Terkenal Pak Jokowi kan dia punya integritas juga untuk memilih orang," ungkapnya.
Sebelumnya, AM Hendropriyono dituding melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menantunya Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi Panglima TNI. Hendropriyono pun membantah.
Hendropriyono memberikan klarifikasi terkait adanya pemberitaan di salah satu media massa. Dia menepis ada lobi-lobi agar menantunya yang kini menjabat KSAD bisa jadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Tempo mengambil sumber katanya dari tiga orang purnawirawan. Kredibilitasnya mereka apa? Kenapa tidak cross-check kepada Pak Jokowi atau pihak Istana yang jelas kredibel, menyangkut pertemuan saya tersebut? Tidak perlu harus ngarang berita dan ngarang-ngarang sumber jika pers tersebut memang terpandang dan profesional," ujarnya.
"Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoax seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers, untuk membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata," sambung Hendro.
Hendropriyono menyatakan alasannya tidak menggunakan hak jawab ke sumber berita tersebut. Menurutnya, percuma saja karena akan ditenggelamkan oleh ingar bingar suara hoax yang terlebih dahulu sudah menyebar di publik.
"Melayani dengan berpolemik di mana pun, punya implikasi menaikkan rate majalah atau portal medianya, yang berarti membantu Tempo mencapai tujuan," ujarnya.
"Media yang terpandang selalu memverifikasi kepada Dewan Pers, sehingga tidak liar dan jadi kontraproduktif, karena merusak nama baik Tempo sendiri," sambungnya.
Hendropriyono tegas membantah. Dia tidak pernah bicara tentang hal tersebut.
"Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," kata Hendropriyono.
(yld/fjp)
