31% Warga Kurang Pangan Saat PSBB, Cak Imin Minta Stok Dijaga

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 03 Jul 2021 16:29 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai adanya pemberlakukan PPKM Darurat sampai dengan 20 Juli 2021 akan berdampak pada berbagai sektor, terutama pangan. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Foto: Dok. Kemendes
Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai pemberlakuan PPKM Darurat sampai dengan 20 Juli 2021 akan berdampak pada berbagai sektor, terutama pangan. Dia pun meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

"Saya minta pemerintah memperhatikan betul masalah pangan. Jangan sampai kekurangan. Dijaga betul akses dan distribusinya di pasar," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/7/2021).

Dia mengingatkan agar pemerintah berkaca pada data Survei Frekuensi Tinggi Bank Dunia yang menunjukkan lebih dari 31 persen rumah tangga mengalami masalah kekurangan pangan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 lalu.

Oleh karena itu, agar kejadian tersebut tidak kembali terulang di masa PPKM Darurat, dia mendorong pemerintah menjalin koordinasi lintas Kementerian, stakeholder dan pengusaha yang bergerak di sektor industri pangan. Hal itu penting dilakukan dalam mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan bahan pangan pokok selama PPKM Darurat berlangsung.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra ini secara khusus meminta Kementerian Pertanian (Kementan) fokus melakukan upaya pencegahan kekurangan ketersediaan bahan pangan pokok di pasar.

"Stoknya dijaga agar harga kebutuhan pokok stabil. Kenaikan harga bahan pangan jelas mempengaruhi daya beli masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan penyaluran bantuan sosial (Bansos), dia mengingatkan soal akurasi data penerima. Menurutnya, distribusi Bansos harus berfokus kepada masyarakat menengah ke bawah, mengingat mereka menjadi kelompok yang paling rentan terdampak dari PPKM Darurat.

"Data penerima Bansos harus akurat. Saya kira perlu memanfaatkan teknologi digitalisasi agar penyaluran Bansos bahan pangan tepat sasaran dan tepat manfaat sesuai target," pungkasnya.

(akd/ega)